Empat Masalah Krusial RUU Pemilu Belum Disepakati Sejumlah Fraksi

Jakarta Sejumlah fraksi di ternyata DPR belum satu suara mengenai beberapa materi krusial dalam RUU Pemilu. Oleh karena itu, pada Rabu (7/3/2012), DPR kembali memanggil Mendagri untuk membahas sejumlah masalah krusial tersebut.

"RUU pemilu besok Rabu (7/3) panja akan rapat dengan Mendagri. Ada empat masalah substansi sampai sekarang panja belum bisa putuskan," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/3/2012).

Priyo mengatakan empat masalah substansial itu diantaranya mengenai angka Parlimentary Threshold (PT). Sejauh ini, lanjut Priyo, Golkar dan PDIP mengusulkan di angka 5 persen, PD 4 persen, PKS 3 persen dan yang lainnya dibawah 3 persen.

Terkait jumlah kursi dalam setiap daerah pemilihan, masih terdapat perbedaan yaitu 3-6 kursi atau 3-10 kursi setiap daerah pemilihan.

"Dari Golkar, PDIP dan Demkorat 3-8 kursi. Yang lain 3-10 kursi," jelasnya.

Sementara mengenai sistem Pemilu, PDIP dan PKS masih menginginkan sistem tertutup. Partai lainnya masih menginginkan sistem terbuka.

"Mengenai sistem cara penghitungan, kuota atau muncul pikiran baru atau lebih adil sistem devisor, kalau kuota seperti kemarin partai dapat kursi kuota berapa dapat satu kursi ini banyak pandangan mengemuka tak adil. Sistem devisor memungkinkan dari partai manapun bisa lolos dengan banyaknya pilihan, sistem kuota ini masih didukung partai kecil sementra devisor diinginkan PDIP, Golkar, Demokrat dan partai menengah lain," ungkap politisi Golkar ini.

"Akan kita cari waktu mengadakan lobi terhadap masalah-masalah itu," tutupnya.


(mpr/van)