Sidang Perdana, Nunun Siapkan Bodyguard Khusus

Jakarta Masih ingat dengan bacokan yang diterima Jaksa Sistoyo usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung tempo hari? Hal serupa tidak ingin dialami Nunun Nurbaetie yang menjalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menindaklanjuti hal itu, pihak Nunun pun telah menyiapkan bodyguard khusus agar keselamatan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu terjamin.

"Kami sudah mendiskusikan secara internal terkait pengamanan ibu besok (2/3). Pengamanan internal untuk ibu dari kami," kata pengacara Nunun, Ina Rahman, saat dihubungi detikcom, Kamis (1/3/2012) malam.

Ditegaskan Ina, pengamanan itu di luar KPK. Namun, pihaknya tetap berharap agar KPK juga melakukan pengamanan secara maksimal.

"Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Ina.

Terkait insiden yang dialami Jaksa Sistoyo, Ina pun turut bersimpati. Dia berharap hal itu merupakan peristiwa terakhir dalam proses peradilan terhadap siapa pun dan kasus apa pun.

"Kami berharap kejadian di Bandung jangan sampai terulang lagi," tandas Ina.

Seperti diberitakan, berkas perkara Nunun Nurbaetie telah dilimpahkan ke pengadilan. Hari ini untuk pertama kalinya Nunun duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor untuk mendengarkan dakwaan. Sebelumnya, dokter pribadi Nunun, Andreas Harry, menyebut istri anggota Komisi Hukum DPR dan Wakapolri Adang Daradjatun sakit lupa berat. Setelah dua tahun kabur ke luar negeri dan menyerahkan diri pada kepolisian Thailand pada 7 Desember lalu di Distrik Saphan Sung, Bangkok, Nunun kerap bolak-balik masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Terakhir Nunun dilarikan ke RS Harapan Kita di Slipi, Jakarta Barat, karena sakit jantung.

Nunun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ke mantan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 dalam pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia tahun 2004 yang dimenangkan oleh Miranda Gultom. Cek perjalanan sebanyak 480 lembar senilai total Rp 24 miliar disebar ke anggota DPR Fraksi TNI/Polri, Golkar, PDIP, dan PPP.

(ans/nvc)