Kamis, 01/03/2012 10:59 WIB

Ini Dia Cara Penanganan Perkara Pencurian Ringan Tak Ditahan

Andi Saputra - detikNews
Rasminah (hasan/detikcom)
Jakarta - Kasus kecil seperti pencurian sandal jepit oleh AAL atau pencurian 6 piring oleh Rasminah mengusik rasa keadilan masyarakat. Guna merespons rasa keadilan itu, Mahkamah Agung (MA) menghidupkan lagi pasal-pasal pidana ringan yang selama ini tidak pernah dipakai oleh polisi dan jaksa. Alhasil, pencurian ringan di bawah Rp 2,5 juta hukuman maksimalnya tidak lagi 5 tahun penjara tetapi cukup 3 bulan dan tidak harus ditahan.

Tapi bagaimana proses penangannya?

"Seperti sidang pelanggaran lalu lintas," kata pengamat hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah, Hibnu Nugroho, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (1/2/2012).

Lantas Hibnu memberikan contoh maling ayam yang masuk dalam kategori pencurian biasa. Saat tertangkap tangan oleh masyarakat maka harus segera dilaporkan oleh polisi. Lalu hari itu juga dibuat berkas singkat yang ringkasannya dikirim ke jaksa. "Dibuat hari itu juga," kata doktor hukum pidana ini.

Lalu si maling ayam diperbolehkan pulang. Tetapi si maling wajib datang ke pengadilan saat dia di sidang. Proses dari polisi hingga sidang di pengadilan tersebut waktunya tidak boleh lama-lama. "Maksimal 2 minggu," kata Hibnu.

Nah di pengadilan tersebut si maling akan disidang cepat. Cukup 1 hari dan sekali sidang dengan pembuktian saat itu juga. Tidak sampai dalam hitungan hari, si maling ayam divonis oleh hakim tunggal dan langsung dipidana saat itu juga.

"Karena ini tindak pidana ringan maka tidak ada upaya hukum banding/kasasi. Berkekuatan hukum tetap saat itu juga," ungkapnya.

Tetapi dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ini, pencurian ringan bukan berarti tidak dihukum. Hanya proses sidangnya dipercepat. "Tidak berarti di bawah Rp Rp 2,5 juta ke bawah kemudian bebas. Tidak! Tetapi diproses, tetapi tidak boleh ditahan," jelas Ketua MA Harifin Tumpa, Rabu (29/2/2012).


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%