detikcom
Selasa, 28/02/2012 22:05 WIB

Kadisdikpora Papua Tak Setuju dengan 'Pendidikan Gratis'

Anes Saputra - detikNews
Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) Provinsi Papua, James Modouw, tidak setuju dengan istilah pendidikan gratis. Menurutnya, istilah tersebut cakupannya sangat luas.

"Pendidikan kita harus teliti betul, tidak ada pendidikan gratis. Kalau kita gratiskan, maka biaya operasional keluarga juga akan gratis," kata Kadisdikpora Papua, James Modouw, Selasa (28/02/2012).

Hal itu disampaikan James saat jumpa pers di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusbangtendik Kemdikbud), Bojongsari, Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Dijelaskan James, pendidikan berdasarkan filosofinya terjadi di dalam tiga ruang. Pertama, pendidikan formal yang diterima di sekolah.

"Kedua, pendidikan nonformal lewat pelatihan yang memberikan sertifikat," lanjut James.

Terakhir, pendidikan informal yang didapatkan dari keluarga, masyarakat, termasuk media. Oleh karena itu, istilah pendidikan menurut James tidaklah tepat.

"Yang kita maksud adalah sekolah gratis, biaya operasionalnya," ungkap James.

"Artinya biaya transaksi siswa dan sekolah itu yang harus kita gratiskan," tandas James.

(ans/mpr)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel