detikcom
Selasa, 28/02/2012 12:10 WIB

Calon Nasabah Koperasi Tertipu Rp 40 Juta

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 4
Hein Kereh
Jakarta - Seorang warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, Hein Kereh (56) merasa tertipu mentah-mentah setelah mengajukan pinjaman dana ke Koperasi Artama Dana Bersama. Alih-alih mendapatkan dana dari koperasi, Hein justru harus mengeluarkan uang Rp 40 juta.

"Saya disuruh bayar uang Rp 40 juta, katanya sebagai biaya administrasi. Sandra ini, dia marketing Koperasi Artama Dana Bersama menjamin bahwa dengan pembayaran uang itu, permohonan pinjaman saya disetujui," jelas Hein kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (27/2/2012) kemarin.

Hein menjelaskan, ia awalnya melihat iklan baris di salah satu harian nasional mengenai Koperasi Artama Dana Bersama ini pada tanggal 27 November 2011. Dalam iklan tersebut, disebutkan bahwa proses pinjaman sangat mudah dan cepat.

"Karena saya sedang butuh dana cepat, makanya saya mau meminjam uang ke koperasi itu," kata dia.

"Di situ ada kontak person namanya Sandra. Saya telepon dia, dia katakan benar. Jadi datanglah saya ke Koperasi Artama Dana Bersama di Gedung Graha Mustika Ratu lantai 11, Gatot Subroto, Kav 74-75, Pancoran, Jaksel," jelasnya.

Setibanya di kantor koperasi itu, Hein kemudian bertemu dengan Sandra. Kepada Hein, Sandra menjelaskan persyaratan mengajukan pinjaman di koperasi tersebut.

"Syaratnya ada syarat administrasi yaitu ada agunan berupa harta bergerak atau tidak bergerak, tapi itu katanya cuma formalitas saja. Kemudian KTP suami-istri, Kartu Keluarga (KK) fotocopy buku tabungan 3 bulan terakhir, rekening listrik dan telepon," paparnya.Next

Halaman 1 2 3 4

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%