Selasa, 28/02/2012 12:10 WIB

Calon Nasabah Koperasi Tertipu Rp 40 Juta

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 4
Hein Kereh
Jakarta - Seorang warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, Hein Kereh (56) merasa tertipu mentah-mentah setelah mengajukan pinjaman dana ke Koperasi Artama Dana Bersama. Alih-alih mendapatkan dana dari koperasi, Hein justru harus mengeluarkan uang Rp 40 juta.

"Saya disuruh bayar uang Rp 40 juta, katanya sebagai biaya administrasi. Sandra ini, dia marketing Koperasi Artama Dana Bersama menjamin bahwa dengan pembayaran uang itu, permohonan pinjaman saya disetujui," jelas Hein kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (27/2/2012) kemarin.

Hein menjelaskan, ia awalnya melihat iklan baris di salah satu harian nasional mengenai Koperasi Artama Dana Bersama ini pada tanggal 27 November 2011. Dalam iklan tersebut, disebutkan bahwa proses pinjaman sangat mudah dan cepat.

"Karena saya sedang butuh dana cepat, makanya saya mau meminjam uang ke koperasi itu," kata dia.

"Di situ ada kontak person namanya Sandra. Saya telepon dia, dia katakan benar. Jadi datanglah saya ke Koperasi Artama Dana Bersama di Gedung Graha Mustika Ratu lantai 11, Gatot Subroto, Kav 74-75, Pancoran, Jaksel," jelasnya.

Setibanya di kantor koperasi itu, Hein kemudian bertemu dengan Sandra. Kepada Hein, Sandra menjelaskan persyaratan mengajukan pinjaman di koperasi tersebut.

"Syaratnya ada syarat administrasi yaitu ada agunan berupa harta bergerak atau tidak bergerak, tapi itu katanya cuma formalitas saja. Kemudian KTP suami-istri, Kartu Keluarga (KK) fotocopy buku tabungan 3 bulan terakhir, rekening listrik dan telepon," paparnya.Next

Halaman 1 2 3 4

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mei/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%