Senin, 27/02/2012 14:50 WIB

Diduga Gelapkan Agunan, Bank Riau-Kepri Siap Dipanggil Polisi

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru -

Pihak Bank Riau-Kepri dilaporkan nasabahnya ke Polda Riau dalam dugaan penggelapan agunan sertifikat tanah. Pihak Bank BUMD milik Pemprov Riau dan Kepri ini siap memenuhi panggilan pihak kepolisian.

Disampaikan, Manager Humas Bank Riau-Kepri, Ilyas dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (27/2/2012), kendati pihaknya mengetahui akan adanya laporan dari nasabahnya Sulastri ke Polda Riau, namun sejauh ini pihak Bank Riau-Kepri belum menerima surat panggilan dari pihak kepolisian.

“Kita akan mengikuti prosedur hukum yang ada, jika ada panggilan, kita siap memberikan keterangan ke Polda Riau. Soal laporan ke polisi, itu juga merupakan hak dari nasabah kami. Yang jelas kita siap memenuhi panggilan pihak kepolisian,” kata Ilyas.

Humas Bank Riau Kepri ini, membantah tudingan nasabahnya Sulastri yang menyebut agunan surat tanahnya digelapkan pihak bank.

“Kita tidak ada menggelapkan sertifikat tanah yang dimaksud. Sertifikat itu masih ada kok, bukan dikoyak-koyak, hanya saja kita masih mencari tahu keberadaan sertifikat tersebut. Yang pasti surat tanah itu masih ada, bukan diserahkan ke orang lain,” tegas Ilyas.

Secera terpisah, Sulastri kepada detikcom menyebut, bahwa agunannya dalam bentuk sertifikat tanah dan bangunan rumah sakit miliknya masih ditahan pihak Kantor Cabang Bank Riau-Kepri di Tembilahan, Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Agunan itu diberikan ke Bank Riau-Kepri saat dirinya mengajukan kredit sebesar Rp 4,8 miliar pada November 2011 lalu. Dalam hitungan tiga bulan, Sulastri melunasi seluruh nilai kreditnya.

“Saya juga tidak tahu pasti mengapa utang sudah dilunasi, tapi pihak bank masih menahan sertifikat saya. Padahal sertifikat tanah ini merupakan hak saya dan anak-anak saya dari peninggalan mantan suami saya,” kata mantan anggota DPRD Inhil tersebut.

Sementara itu kuasa hukum Sulastri, Yuwilis yang dihubungi detikcom, mengatakan, bahwa sepekan yang lalu pihak Kantor Cabang Bank Riau-Kepri di Tembilahan sempat mengajak keluarga kliennya untuk serah terima sertifikat tersebut. Ada 5 sertifikat yang diletakkan dalam map oleh pihak manajemen bank.

“Tapi begitu teken surat serah terima dari pihak bank, agunan setifikat tidak langsung diberikan. Tapi malah berpindah tangan ke Indra Mukhlis (Bupati Inhil-Red). Kayaknya ini ada skenario sehingga dengan mudah agunan berpindah tangan ke Muklis. Karena saat akan penyerahan sertifikat itu, Mukhlis ada di ruangan bank itu juga,” kata Yuwilis.

Kendati sertifikat diambil Bupati Inhil, menurut Yuwilis pihaknya tidak serta merta melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. “Biar aja polisi yang menyidik kasus ini. Yang jelas pihak bank harus bertanggungjawab dalam masalah ini,” kata Yuwilis.

Bupati Inhil, Indra Mukhlis Adnan, yang dikonfirmasi detikcom, membantah bila dianggap mengambil sertfikat yang dimaksud. Dia malah balik menuding bahwa Sulastri adalah maling. “Maling tuh (Sulastri-Red),” kata Indra menuding.

Sulastri keberatan bila dituding maling oleh Bupati Inhil. “Oh ya, saya dibilang maling? “Siapa yang maling ya? Masyarakat Inhil juga tahu,” kata timpal Sulastri.

Antara Sulastri dan Bupati Inhil, Indra Mukhlis Adnan selama ini hubungan keduanya cukup dekat. Ini karena Sulastri sendiri sempat menjadi anggota dewan di DPRD Inhil dari Fraksi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Sedangkan Indra Adnan sendiri selain menjadi bupati juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Riau. Belakangan persahabatan kedua merenggang, sehingga terjadi cek cok dalam masalah agunan di Bank Riau-Kepri.

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(cha/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%