detikcom
Minggu, 26/02/2012 21:22 WIB

Ketuanya Ditangkap, Geng Motor Serang Markas Polisi di Pekanbaru

Haidir Anwar Tanjung - detikNews
Pekanbaru - Puluhan anggota kelompok geng motor menyerang Mapolresta Pekanbaru. Akibatnya, kaca pos penjagaan yang baru saja direnovasi pecah terkena lemparan batu.

Penyerangan terjadi pada Minggu (26/2/2012) sekitar pukul 03.00 WIB.

"Kuat dugaan penyerangan ini dilakukan karena sebelumnya pihak kepolisisan menangkap ketua geng motor yang terlibat dalam aksi pengeroyokan warga," kata Kapolresta Pekanbaru, Kombes Adang Ginanjar, kepada detikcom, Minggu (26/2/2012).

Akibat penyerangan ini, kaca pos penjagaan polisi yang baru saja direnovasi pecah terkena lemparan batu. Selain pos penjagaan polisi, kelompok geng motor juga merusak kaca dinding ATM Bank Lippo yang berjarak tidak begitu jauh dari Mapolresta.

Pihak Mapolresta Pekanbaru langsung bertindak cepat merespon insiden tersebut. Mereka menangkap 7 orang yang diduga pelaku penyerangan. Pengamatan detikcom, ketujuh orang tersebut saat ini sedang diperiksa di lantai 3 Mapolresta Pekanbaru.

"Kita sudah tahu siapa saja pelaku dibalik ini. Besok pagi tinggal kita tangkap. Sementara ini sudah ada 7 orang yang ditahan," tutur Adang.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%