Minggu, 26/02/2012 09:04 WIB

Kemlu Yakin Pemerintah Australia Tetap Dukung Kedaulatan RI

Rivki - detikNews
Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah jika sikap pemerintah Australia mendukung kemerdekaan Papua. Kemlu menilai, sikap tersebut lebih ke arah pendapat personal anggota parlemen Australia, bukan sikap pemerintahannya.

"Sudah jelas pemerintah RI dan Australia saling mendukung dan itu ercantum dalam 'Kesepakatan Lombok' kita komitmen saling mengakui wilayah masing-masing negara," kata Jubir Kemenlu, Michael Tene, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (26/2/2012).

Kemlu memastikan, Indonesia dan Australia sudah memiliki komitmen mendukung kedaulatan negara masing-masing. Ia mengatakan sikap yang dilontarkan anggota parlemen yang tergabung dalam kaukus Parlementarian For West Papua adalah sifat personal.

"Saya rasa itu sifat satu, dua orang anggota parlemen saja yang simpati pada OPM. Tidak mewakili pendapat pemerintahan mereka," papar Tene.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berang dengan rencana berkumpulnya sejumlah parlemen Australia dalam kaukus Parlementarian For West Papua pekan depan. Ia bahkan menuding kegiatan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%