Minggu, 26/02/2012 09:04 WIB

Kemlu Yakin Pemerintah Australia Tetap Dukung Kedaulatan RI

Rivki - detikNews
Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah jika sikap pemerintah Australia mendukung kemerdekaan Papua. Kemlu menilai, sikap tersebut lebih ke arah pendapat personal anggota parlemen Australia, bukan sikap pemerintahannya.

"Sudah jelas pemerintah RI dan Australia saling mendukung dan itu ercantum dalam 'Kesepakatan Lombok' kita komitmen saling mengakui wilayah masing-masing negara," kata Jubir Kemenlu, Michael Tene, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (26/2/2012).

Kemlu memastikan, Indonesia dan Australia sudah memiliki komitmen mendukung kedaulatan negara masing-masing. Ia mengatakan sikap yang dilontarkan anggota parlemen yang tergabung dalam kaukus Parlementarian For West Papua adalah sifat personal.

"Saya rasa itu sifat satu, dua orang anggota parlemen saja yang simpati pada OPM. Tidak mewakili pendapat pemerintahan mereka," papar Tene.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berang dengan rencana berkumpulnya sejumlah parlemen Australia dalam kaukus Parlementarian For West Papua pekan depan. Ia bahkan menuding kegiatan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%