Minggu, 26/02/2012 09:04 WIB

Kemlu Yakin Pemerintah Australia Tetap Dukung Kedaulatan RI

Rivki - detikNews
Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah jika sikap pemerintah Australia mendukung kemerdekaan Papua. Kemlu menilai, sikap tersebut lebih ke arah pendapat personal anggota parlemen Australia, bukan sikap pemerintahannya.

"Sudah jelas pemerintah RI dan Australia saling mendukung dan itu ercantum dalam 'Kesepakatan Lombok' kita komitmen saling mengakui wilayah masing-masing negara," kata Jubir Kemenlu, Michael Tene, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (26/2/2012).

Kemlu memastikan, Indonesia dan Australia sudah memiliki komitmen mendukung kedaulatan negara masing-masing. Ia mengatakan sikap yang dilontarkan anggota parlemen yang tergabung dalam kaukus Parlementarian For West Papua adalah sifat personal.

"Saya rasa itu sifat satu, dua orang anggota parlemen saja yang simpati pada OPM. Tidak mewakili pendapat pemerintahan mereka," papar Tene.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berang dengan rencana berkumpulnya sejumlah parlemen Australia dalam kaukus Parlementarian For West Papua pekan depan. Ia bahkan menuding kegiatan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.



Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(rvk/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%