detikcom
Minggu, 26/02/2012 09:04 WIB

Kemlu Yakin Pemerintah Australia Tetap Dukung Kedaulatan RI

Rivki - detikNews
Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah jika sikap pemerintah Australia mendukung kemerdekaan Papua. Kemlu menilai, sikap tersebut lebih ke arah pendapat personal anggota parlemen Australia, bukan sikap pemerintahannya.

"Sudah jelas pemerintah RI dan Australia saling mendukung dan itu ercantum dalam 'Kesepakatan Lombok' kita komitmen saling mengakui wilayah masing-masing negara," kata Jubir Kemenlu, Michael Tene, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (26/2/2012).

Kemlu memastikan, Indonesia dan Australia sudah memiliki komitmen mendukung kedaulatan negara masing-masing. Ia mengatakan sikap yang dilontarkan anggota parlemen yang tergabung dalam kaukus Parlementarian For West Papua adalah sifat personal.

"Saya rasa itu sifat satu, dua orang anggota parlemen saja yang simpati pada OPM. Tidak mewakili pendapat pemerintahan mereka," papar Tene.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berang dengan rencana berkumpulnya sejumlah parlemen Australia dalam kaukus Parlementarian For West Papua pekan depan. Ia bahkan menuding kegiatan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rvk/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%