Minggu, 26/02/2012 07:13 WIB

Komisi I DPR Tuding Australia Dukung Kemerdekaan Papua

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, berang dengan rencana berkumpulnya sejumlah parlemen Australia dalam kaukus Parlementarian For West Papua pekan depan. Ia menuding kegiatan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.

Selain parlemen Australia, ada juga aktifis serta parlemen dari negara-negara pasifik yang hadir dalam pertemuan itu. Mulai dari Papua Nugini, Selandia Baru, Vanuatu dan beberapa wilayah lainnya.

Salah seorang anggota parlemen Australia dari Partai Hijau, Richard, yang ikut dalam pertemuan itu menjelaskan jika warga Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihannya. Bahkan pertemuan itu nantinya juga akan mendorong kemungkinan referendum.

"Kegiatan kaukus ini sesungguhnya dapat diartikan sebagai upaya intervensi terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI," jelas Hasanuddin kepada detikcom, Minggu (26/2/2012).

DPR meminta kepada pemerintah untuk segera memberi penjelasan kepada mereka yang bakal hadir dalam pertemuan itu. Pemerintah harus menjelaskan jika masalah Papua bagi Indonesia telah final.

"Sejak 1969 rakyat Papua sudah resmi menjadi bagian yang sah dari NKRI melalui Pepera yang diakui oleh PBB. Bahwa sekarang ini ada masalah keadilan dan kesejahteraan di Papua, pemerintah dan semua komponen bangsa sedang melakukan upaya-upaya agar masalah di Papua dapat diselesaikan oleh bangsa sendiri tanpa harus diintervensi negara atau bangsa lain," tandasnya.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(mok/mok)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%