Minggu, 26/02/2012 07:13 WIB

Komisi I DPR Tuding Australia Dukung Kemerdekaan Papua

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, berang dengan rencana berkumpulnya sejumlah parlemen Australia dalam kaukus Parlementarian For West Papua pekan depan. Ia menuding kegiatan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.

Selain parlemen Australia, ada juga aktifis serta parlemen dari negara-negara pasifik yang hadir dalam pertemuan itu. Mulai dari Papua Nugini, Selandia Baru, Vanuatu dan beberapa wilayah lainnya.

Salah seorang anggota parlemen Australia dari Partai Hijau, Richard, yang ikut dalam pertemuan itu menjelaskan jika warga Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihannya. Bahkan pertemuan itu nantinya juga akan mendorong kemungkinan referendum.

"Kegiatan kaukus ini sesungguhnya dapat diartikan sebagai upaya intervensi terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI," jelas Hasanuddin kepada detikcom, Minggu (26/2/2012).

DPR meminta kepada pemerintah untuk segera memberi penjelasan kepada mereka yang bakal hadir dalam pertemuan itu. Pemerintah harus menjelaskan jika masalah Papua bagi Indonesia telah final.

"Sejak 1969 rakyat Papua sudah resmi menjadi bagian yang sah dari NKRI melalui Pepera yang diakui oleh PBB. Bahwa sekarang ini ada masalah keadilan dan kesejahteraan di Papua, pemerintah dan semua komponen bangsa sedang melakukan upaya-upaya agar masalah di Papua dapat diselesaikan oleh bangsa sendiri tanpa harus diintervensi negara atau bangsa lain," tandasnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(mok/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%