Minggu, 26/02/2012 07:13 WIB

Komisi I DPR Tuding Australia Dukung Kemerdekaan Papua

Moksa Hutasoit - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, berang dengan rencana berkumpulnya sejumlah parlemen Australia dalam kaukus Parlementarian For West Papua pekan depan. Ia menuding kegiatan itu sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan Indonesia.

Selain parlemen Australia, ada juga aktifis serta parlemen dari negara-negara pasifik yang hadir dalam pertemuan itu. Mulai dari Papua Nugini, Selandia Baru, Vanuatu dan beberapa wilayah lainnya.

Salah seorang anggota parlemen Australia dari Partai Hijau, Richard, yang ikut dalam pertemuan itu menjelaskan jika warga Papua harus diberi kesempatan menentukan pilihannya. Bahkan pertemuan itu nantinya juga akan mendorong kemungkinan referendum.

"Kegiatan kaukus ini sesungguhnya dapat diartikan sebagai upaya intervensi terhadap kedaulatan dan keutuhan NKRI," jelas Hasanuddin kepada detikcom, Minggu (26/2/2012).

DPR meminta kepada pemerintah untuk segera memberi penjelasan kepada mereka yang bakal hadir dalam pertemuan itu. Pemerintah harus menjelaskan jika masalah Papua bagi Indonesia telah final.

"Sejak 1969 rakyat Papua sudah resmi menjadi bagian yang sah dari NKRI melalui Pepera yang diakui oleh PBB. Bahwa sekarang ini ada masalah keadilan dan kesejahteraan di Papua, pemerintah dan semua komponen bangsa sedang melakukan upaya-upaya agar masalah di Papua dapat diselesaikan oleh bangsa sendiri tanpa harus diintervensi negara atau bangsa lain," tandasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mok/mok)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%