Demokrat Tegaskan Sikap Tolak Interpelasi Pengetatan Remisi

Jakarta Partai Demokrat kembali menegaskan sikapnya untuk menolak hak interpelasi pengetatan remisi koruptor. Jika ada yang mendukung, Demokrat bahkan berani menuding partai itu pro koruptor.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Demokrat bidang Pemberantasan Korupsi, Didi Syamsuddin, kepada detikcom, Minggu (26/2/2012).

Hak interpelasi, sebaiknya digunakan hanya untuk isu strategis dan berdampak luas pada masyarakat. Jika interpelasi digunakan dalam kasus pengetatan remisi bagi koruptor, maka yang diperjuangkan jelas bukan masyarakat luas.

"Namun hanya segelintir koruptor yang jelas-jelas telah mengkorup hak rakyat," lanjut Didi.

Menurut Didi, maksud pengetatan remisi itu untuk memberikan efek jera kepada koruptor. Didi menjelaskan, seorang koruptor sangat tidak layak untuk mendapatkan keringanan hukuman itu.

"Oleh karenanya diatur lebih ketat. Jika ada pihak yang kemudian menolak itu, tidak diragukan lagi, bahwa memang itu merupakan semangat membela koruptor," tandasnya.

(mok/rvk)