Napi Biang Rusuh di LP Kerobokan Harus DiHukum, Sistem Besuk Diperbaiki

Denpasar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyarankan beberapa rekomendasi kepada pemerintah terkait rusuh di LP Kerobokan, Bali. Rekomendasi itu adalah narapidana biang rusuh di Lapas harus dihukum, sementara sistem besuk di Lapas harus diperbaiki.

"Kalau yang bakar harus bertanggung jawab dan harus diproses hukum. Kan ada hukuman disiplin, silakan dilakukan. Tapi jangan hukuman yang represif, misalnya penyiksaan. Kemarin kami ketemu dengan Kalapas kayaknya tidak dilakukan itu. Jika represif akan timbulkan situasi makin tidak kondusif," jelas Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo di LP Kerobokan, Denpasar, Bali, Jumat (24/2/2012).

Stanley, sapaan akrab Yosep Adi Prasetyo, kemudian menyarankan beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah perbaikan sistem besuk napi.

"Pertama adalah sistem. Itu salah satu syarat agar sistem besuk lebih gampang. Kedua, akses informasi juga diperlukan di dalam. Ketiga, kenyamanan karena ini sudah overload," jelas Stanley.

Overload napi di Lapas Kerobokan, imbuhnya, satu sel yang seharusnya untuk 40 orang ternyata diisi 50 orang. Namun hal ini masih lebih longgar dibanding Lapas-lapas di Pulau Jawa.

"Itu sangat kurangi kenyamanan. Lapas yang di Jawa separuh bangun separuh tidur. Nanti gantian. Kalau di sini (LP Kerobokan) tidak, semua bisa berbaring cuma memang overloading," jelas Stanley.

Kemudian Komnas HAM juga menyoroti napi asing di LP Kerobokan. "Konsen kami juga napi asing, Bali Nine juga ada di sini. Kami ingin pastikan tekad Kapolri zero victim dalam penanganan yang dilakukan Polri bisa terwujud," jelas Stanley.

LP Kerobokan memiliki kapasitas 300-an orang namun dihuni 1.015 napi. Sedangkan napi asing ada 60 orang, mayoritas terjerat kasus narkoba.

(nwk/nrl)