Kamis, 23/02/2012 20:27 WIB

Wasekjen PD Sesalkan Tindakan Ferry Mensomasi TvOne dan Metro TV

M Rizki Maulana - detikNews
Jakarta - Tindakan Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP PD, Ferry Juliantono yang mengadukan Metro TV dan TvOne ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ternyata disesalkan oleh Wasekjen PD, Ramadhan Pohan. Menurutnya sebelum melakukan somasi seharusnya Ferry terlebih dahulu berkonsultasi ke partai.

"Seharusnya kalau mensomasi media, dibicarakan dulu di rapat fraksi. Padahal di rapat fraksi kita tidak membicarakan soal pemboikotan atau somasi kepada media," terang Ramadhan Pohan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Menurutnya, partainya tidak pernah berfikir untuk mensomasi media. Dirinya menilai, Demokrat bisa menjadi sebesar sekarang juga karena peran media sehingga tidak seharusnya memboikot media tertentu.

"Yang jelas, ketua umum dan sekjen nggak tau tentang somasi itu," tegasnya.

Ramadhan, menambahkan apabila memang mau ada evaluasi mengenai stasiun tv tersebut lebih kepada penayangan sejumlah program yang mempromosikan kelompok atau orang tertentu. Menurutnya, karena dua stasiun tv tersebut berada di frekuensi publik seharusnya tidak digunakan untuk sekelompok orang atau golongan.

"Misalnya, Metro TV seharusnya tidak boleh menggunakan frekuensinya untuk kepentingan Nasdem dan Surya Paloh, begitu juga TvOne, tidak boleh menggunakan frekuensinya untuk Aburizal Bakrie dan Golkar. Karena frekuensi itu milik publik. Seharusnya frekuensi itu digunakan untuk kepentingan publik, bukan kelompok tertentu. Tapi untuk menilai itu bukan ranahnya Demokrat, itu ranah KPI," imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) merasa dirugikan oleh pemberitaan beberapa media televisi yang mereka anggap kerap memojokkan partai berlambang 'mercy' tersebut. Atas hal tersebut, PD mengadukan dua stasiun televisi swasta ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dalam pengaduannya ke KPI, PD mempermasalahkan status pemilik dari dua stasiun tersebut. Menurut mereka, kepemilikan TvOne dan Metro TV yang dimiliki pihak terkait dengan partai politik mempengarui objektifitas pemberitaan kedua media tersebut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(riz/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%