detikcom
Kamis, 23/02/2012 20:27 WIB

Wasekjen PD Sesalkan Tindakan Ferry Mensomasi TvOne dan Metro TV

M Rizki Maulana - detikNews
Jakarta - Tindakan Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilu DPP PD, Ferry Juliantono yang mengadukan Metro TV dan TvOne ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ternyata disesalkan oleh Wasekjen PD, Ramadhan Pohan. Menurutnya sebelum melakukan somasi seharusnya Ferry terlebih dahulu berkonsultasi ke partai.

"Seharusnya kalau mensomasi media, dibicarakan dulu di rapat fraksi. Padahal di rapat fraksi kita tidak membicarakan soal pemboikotan atau somasi kepada media," terang Ramadhan Pohan, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Menurutnya, partainya tidak pernah berfikir untuk mensomasi media. Dirinya menilai, Demokrat bisa menjadi sebesar sekarang juga karena peran media sehingga tidak seharusnya memboikot media tertentu.

"Yang jelas, ketua umum dan sekjen nggak tau tentang somasi itu," tegasnya.

Ramadhan, menambahkan apabila memang mau ada evaluasi mengenai stasiun tv tersebut lebih kepada penayangan sejumlah program yang mempromosikan kelompok atau orang tertentu. Menurutnya, karena dua stasiun tv tersebut berada di frekuensi publik seharusnya tidak digunakan untuk sekelompok orang atau golongan.

"Misalnya, Metro TV seharusnya tidak boleh menggunakan frekuensinya untuk kepentingan Nasdem dan Surya Paloh, begitu juga TvOne, tidak boleh menggunakan frekuensinya untuk Aburizal Bakrie dan Golkar. Karena frekuensi itu milik publik. Seharusnya frekuensi itu digunakan untuk kepentingan publik, bukan kelompok tertentu. Tapi untuk menilai itu bukan ranahnya Demokrat, itu ranah KPI," imbuhnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) merasa dirugikan oleh pemberitaan beberapa media televisi yang mereka anggap kerap memojokkan partai berlambang 'mercy' tersebut. Atas hal tersebut, PD mengadukan dua stasiun televisi swasta ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dalam pengaduannya ke KPI, PD mempermasalahkan status pemilik dari dua stasiun tersebut. Menurut mereka, kepemilikan TvOne dan Metro TV yang dimiliki pihak terkait dengan partai politik mempengarui objektifitas pemberitaan kedua media tersebut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(riz/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
70%
Kontra
30%
MustRead close