detikcom
Selasa, 21/02/2012 22:14 WIB

Polda: Kasmun Bukan Pengurus Derek, Dia Petugas Kebersihan

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kasmun, pria yang meminta uang kepada sopir bus PMTOH Edi Mulyono ternyata bukan pengurus derek resmi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kasmun rupanya seorang petugas kebersihan di Markas Polda Metro Jaya.

"Sudah dicek, Kasmun itu bukan pengurus derek Polda Metro Jaya, dia tukang sapu-sapu di Polda," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Dwi Sigit Nurmantyas saat dihubungi wartawan, Selasa (21/2/2012).

Sigit mengatakan, motif Kasmun memintai uang sebesar Rp 600 ribu kepada sopir bus hanya untuk kepentingan pribadinya semata.

"Mungkin dia hanya memanfaatkan situasi saja," imbuh Sigit.

Sigit mengatakan, pihaknya akan menindak tegas Kasmun atas kejadian pemerasan yang membuat sopir bersitegang dengan Kasmun itu.

"Besok mau dipanggil sama pak Sudarmanto (Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya," lanjutnya.

Sigit menegaskan, pihaknya tidak memasang tarif untuk jasa derek kendaraan yang mogok di tengah jalan. Polisi juga tidak meminta uang untuk jasa derek bus jurusan Solo-Aceh tersebut.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/nvc)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%