Selasa, 21/02/2012 22:14 WIB

Polda: Kasmun Bukan Pengurus Derek, Dia Petugas Kebersihan

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kasmun, pria yang meminta uang kepada sopir bus PMTOH Edi Mulyono ternyata bukan pengurus derek resmi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kasmun rupanya seorang petugas kebersihan di Markas Polda Metro Jaya.

"Sudah dicek, Kasmun itu bukan pengurus derek Polda Metro Jaya, dia tukang sapu-sapu di Polda," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Dwi Sigit Nurmantyas saat dihubungi wartawan, Selasa (21/2/2012).

Sigit mengatakan, motif Kasmun memintai uang sebesar Rp 600 ribu kepada sopir bus hanya untuk kepentingan pribadinya semata.

"Mungkin dia hanya memanfaatkan situasi saja," imbuh Sigit.

Sigit mengatakan, pihaknya akan menindak tegas Kasmun atas kejadian pemerasan yang membuat sopir bersitegang dengan Kasmun itu.

"Besok mau dipanggil sama pak Sudarmanto (Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya," lanjutnya.

Sigit menegaskan, pihaknya tidak memasang tarif untuk jasa derek kendaraan yang mogok di tengah jalan. Polisi juga tidak meminta uang untuk jasa derek bus jurusan Solo-Aceh tersebut.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(mei/nvc)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%