detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 19:38 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 20/02/2012 14:54 WIB

Ketua MK: Anak di Luar Nikah Ditanggung Ayah Biologis Untuk Cegah Zina

Rachmadin Ismail - detikNews
Mahfud MD (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Pro kontra menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang status anak di luar nikah terus mengalir. Bagi yang setuju menilai putusan ini merupakan terobosan berani dalam melindungi anak-anak. Tapi bagi yang kontra mengkhawatirkan akan 'melegalkan' perzinaan. Bagaimana tanggapan Ketua MK?

"Justru menghindari perzinaan. Sekarang kan banyak laki-laki sembarang menggauli orang, gampang punya istri simpanan, kawin kontrak, bisa dengan mudah meninggalkan dan dibebankan ke ibunya. Itu tidak adil," kata Ketua MK Mahfud MD kepada wartawan di kompleks DPR, Jalan Gatot Subroto, Senin (20/2/2012).

Menurut mantan politisi PKB ini, putusan ini malah membuat laki-laki hidung belang akan hati-hati dalam menggauli wanita. Tidak sembarangan mengumbar nafsu dengan tidak bertanggung jawab.

"Justru akan takut dengan keputusan ini. Dengan adanya ini tidak hanya dibebankan ke ibunya tapi juga ke bapaknya," papar Mahfud.

Dia juga menolak tegas anggapan putusan ini membuka peluang perzinaan. "Justru menghindari dari zina. Dulu bisa berzina sekarang enggak," cetus Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini.

Mahfud juga mengakui dampak putusan ini adalah timbulnya hukum keperdataan yang selama ini tidak pernah ada bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti akta lahir dan hak waris.

"Putusan itu tidak bicara akta dan waris, hanya anak di luar nikah mempunyai hubungan darah dengan ayahnya. Berakibat akta dan waris dengan sendirinya mengikuti," papar Mahfud.

Seperti diketahui, Jumat (17/2) MK membuat keputusan revolusioner. MK menyatakan pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan diubah dan menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Putusan ini terkait permohonan uji materi yang diajukan Machica Mochtar. Artis dangdut ini menikah siri dengan Moerdiono -- kala itu Mensesneg -- pada 20 Desember 1993. Pernikahan ini membuahkan M Iqbal Ramadhan.

Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama, berakhir 1998. Pada Juli 2008, keluarga besar Moerdiono mengadakan jumpa pers, yang isinya tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Pada 2010, Machica berjuang lewat MK untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum anak Iqbal. Perjuangan Machicha berakhir dengan kemenangan. Sementara, Moerdiono telah tutup usia pada 7 Oktober 2011.

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(asp/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%