detikcom
Senin, 20/02/2012 03:08 WIB

Mengenal Kandidat Gubernur Sumsel Periode 2013-2018

Taufik Wijaya - detikNews
Halaman 1 dari 4
Jakarta - Suksesi Gubernur Sumatera Selatan masih setahun lagi, tapi sejumlah tokoh sudah disebut-sebut akan maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Selatan periode 2013-2018. Menariknya, sebagian calon merupakan kepala daerah yang masih aktif memimpin kabupaten dan kota di Sumatera Selatan saat ini. Inilah profil singkat tokoh-tokoh yang ramai diperbincangkan sebagai Gubernur Sumatera Selatan selanjutnya.

1. Eddy Santana Putra

Eddy Santana Putra adalah Walikota Palembang. Saat ini, Ibu Kota Sumatera Selatan tersebut memasuki periode kedua era kepemimpinannya.

Lahir di Pangkalpinang, 20 Januari 1957, Eddy Santana kali pertama menjadi Walikota Palembang melalui mekanisme pemilihan DPRD Palembang pada tahun 2003. Kemudian ia terpilih kembali melalui mekanisme pemilihan langsung pada tahun 2008.

Salah satu keberhasilan pria yang Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan ini selama memimpin Palembang adalah menertibkan kawasan kumuh di sekitar Jembatan Ampera. Ia mengubah kawasan kumuh tersebut menjadi kawasan yang bersih. Bahkan, kini kawasan tersebut menjadi tujuan wisata bagi wisatawan dan masyarakat lokal yang ingin menghabiskan waktu menikmati Sungai Musi.

Keberhasilan lain alumni Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya ini adalah mampu menyediakan hampir 90 persen kebutuhan warga Palembang atas kebutuhan air bersih. Eddy juga merupakan tokoh atau sosok di balik reklamasi kawasan Jakabaring Palembang pada saat Sumatera Selatan dipimpin Ramli Hasan Basri. Saat itu dia masih tercatat sebagai pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan.

2. Ishak MekkiNext

Halaman 1 2 3 4

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%