detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 19:34 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Sabtu, 18/02/2012 11:38 WIB

Ratusan LSM Asing Mencari Uang di Indonesia

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Ketua Pansus RUU Ormas DPR Abdul Malik Haramain mengungkap ada ratusan LSM asing yang beroperasi di Indonesia. Ironisnya banyak diantaranya yang tidak jelas agenda dan cara kerjanya.

"Ada lebih dari 150 lembaga asing yang terdaftar hanya 100. Pemerintah tidak tahu sisanya itu namanya apa, dapat duit dari mana. Misalnya Greenpeace, menarik dana dari asing dan dalam negeri yang pemerintah tidak tahu. Publik harus tahu darimana duit itu dan untuk apa duit itu," kata Malik.

Hal ini disampaikan Malik dalam diskusi 'Polemik' bertajuk ' RUU Ormas' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (18/2/2012). Tri Pranadji, tenaga ahli kemendari RUU ormas, menegaskan bahwa Mendagri telah melakukan banyak upaya. Namun tetap saja LSM asing tembus ke Indonesia dengan berbagai cara.

"Kemendagri sudah berusaha melakukan pendataan. Tapi kemudian diganggu sebagai represif dan sebagainya. Sehingga mekanisme pendataan kita kacau," kata Tri.

Pintu masuk LSM dan ormas asing cukup banyak. Tiga diantaranya lembaga negara yang berperan dalam pengawasan masuknya yayasan atau organisasi asing ke Indonesia.

"Pintu ormas asing ada tiga, lewat Kemenlu, Bappenas, atau Setneg. Ada klausul seolah ormas asing bisa masuk sebagai yayasan. Saat masuk harus dilihat apakah ormas ini punya badan hukum atau tidak, ormas ini dari negara yang punya hubungan diplomatik dengan Indonesia," beber Tri.

Karena itu dalam revisi UU ormas ini akan diatur mengenai perizinan LSM, ormas, dan organisasi asing ke Indonesia. Juga menyangkut aliran dana asing ke organisasi di Indonesia.

"Pemerintah dan DPR sedang berusaha merumuskan sama-sama. Yang jelas spirit dari UU ini haram memasukkan uang asing,"tandasnya.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(van/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%