detikcom
Sabtu, 18/02/2012 11:38 WIB

Ratusan LSM Asing Mencari Uang di Indonesia

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Ketua Pansus RUU Ormas DPR Abdul Malik Haramain mengungkap ada ratusan LSM asing yang beroperasi di Indonesia. Ironisnya banyak diantaranya yang tidak jelas agenda dan cara kerjanya.

"Ada lebih dari 150 lembaga asing yang terdaftar hanya 100. Pemerintah tidak tahu sisanya itu namanya apa, dapat duit dari mana. Misalnya Greenpeace, menarik dana dari asing dan dalam negeri yang pemerintah tidak tahu. Publik harus tahu darimana duit itu dan untuk apa duit itu," kata Malik.

Hal ini disampaikan Malik dalam diskusi 'Polemik' bertajuk ' RUU Ormas' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (18/2/2012). Tri Pranadji, tenaga ahli kemendari RUU ormas, menegaskan bahwa Mendagri telah melakukan banyak upaya. Namun tetap saja LSM asing tembus ke Indonesia dengan berbagai cara.

"Kemendagri sudah berusaha melakukan pendataan. Tapi kemudian diganggu sebagai represif dan sebagainya. Sehingga mekanisme pendataan kita kacau," kata Tri.

Pintu masuk LSM dan ormas asing cukup banyak. Tiga diantaranya lembaga negara yang berperan dalam pengawasan masuknya yayasan atau organisasi asing ke Indonesia.

"Pintu ormas asing ada tiga, lewat Kemenlu, Bappenas, atau Setneg. Ada klausul seolah ormas asing bisa masuk sebagai yayasan. Saat masuk harus dilihat apakah ormas ini punya badan hukum atau tidak, ormas ini dari negara yang punya hubungan diplomatik dengan Indonesia," beber Tri.

Karena itu dalam revisi UU ormas ini akan diatur mengenai perizinan LSM, ormas, dan organisasi asing ke Indonesia. Juga menyangkut aliran dana asing ke organisasi di Indonesia.

"Pemerintah dan DPR sedang berusaha merumuskan sama-sama. Yang jelas spirit dari UU ini haram memasukkan uang asing,"tandasnya.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
62%
Kontra
38%