Sabtu, 18/02/2012 10:30 WIB

Revisi UU Ormas Atur Pembekuan Ormas Anarkis

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: Ilustrasi
Jakarta - DPR tengah menyusun revisi UU Ormas. Di dalam rancangan revisi UU ormas tersebut, salah satu bagiannya akan mengatur mekanisme untuk pembekuan sampai pembubaran terhadap ormas yang bertindak anarkis.

"Revisi UU ormas ini secara isinya jauh dari UU 8/1985, lebih detail. Pasal 50 tentang kekerasan jelas dilarang, dilarang melakukan kekerasan dan menganggu ketertiban umum. Jadi kalau ormas melanggar itu pemerintah dapat menindak," kata Ketua Pansus Revisi UU Ormas, Abdul Malik Haramain, dalam diskusi 'Polemik' bertajuk ' RUU Ormas' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (18/2/2012).

Menurut Malik, pasal sanksi diatur cukup keras. Lebih tegas dan rinci dibandingkan peraturan sebelumnya.

"Pasal tentang sanksi du UU no 8 tidak eksplisit. Tapi sanksi kali ini lebih tegas tapi melalui mekanisme pengadilan. Jadi pengadilan itu akan menentukan apakah ormas tersebut akan dibekukan atau dibubarkan," kata Malik.

DPR mencoba membuat UU ormas yang lebih tegas. Namun demikian tanpa menghilangkan semangat demokrasi dengan kebebasan berserikat dan berkumpul.

"Kita berada di dua titik bagaimana UU ini menghargai kebebasan, tapi secara rinci kebebasan ini perlu dibatasi. Pertama efektif ya, karena itu alasan pemerintah. Pansus sebenarnya berpikir keras agar UU ormas dapat diimplementasikan efektif, tapi tidak depresif. Karena konstitusi dasar kita pasal 27 dan 28 mengatur kebebasan berserikat dan kumpul,"papar Malik.

Pansus revisi UU Ormas akan terus mendalami draf revisi UU Ormas. Dengan merangkul sejumlah ormas untuk dimintai masukan. "Kita akan undang teman-teman ormas termasuk FPI untuk membahas hal ini," ujarnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(van/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%