Sabtu, 18/02/2012 10:30 WIB

Revisi UU Ormas Atur Pembekuan Ormas Anarkis

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Foto: Ilustrasi
Jakarta - DPR tengah menyusun revisi UU Ormas. Di dalam rancangan revisi UU ormas tersebut, salah satu bagiannya akan mengatur mekanisme untuk pembekuan sampai pembubaran terhadap ormas yang bertindak anarkis.

"Revisi UU ormas ini secara isinya jauh dari UU 8/1985, lebih detail. Pasal 50 tentang kekerasan jelas dilarang, dilarang melakukan kekerasan dan menganggu ketertiban umum. Jadi kalau ormas melanggar itu pemerintah dapat menindak," kata Ketua Pansus Revisi UU Ormas, Abdul Malik Haramain, dalam diskusi 'Polemik' bertajuk ' RUU Ormas' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (18/2/2012).

Menurut Malik, pasal sanksi diatur cukup keras. Lebih tegas dan rinci dibandingkan peraturan sebelumnya.

"Pasal tentang sanksi du UU no 8 tidak eksplisit. Tapi sanksi kali ini lebih tegas tapi melalui mekanisme pengadilan. Jadi pengadilan itu akan menentukan apakah ormas tersebut akan dibekukan atau dibubarkan," kata Malik.

DPR mencoba membuat UU ormas yang lebih tegas. Namun demikian tanpa menghilangkan semangat demokrasi dengan kebebasan berserikat dan berkumpul.

"Kita berada di dua titik bagaimana UU ini menghargai kebebasan, tapi secara rinci kebebasan ini perlu dibatasi. Pertama efektif ya, karena itu alasan pemerintah. Pansus sebenarnya berpikir keras agar UU ormas dapat diimplementasikan efektif, tapi tidak depresif. Karena konstitusi dasar kita pasal 27 dan 28 mengatur kebebasan berserikat dan kumpul,"papar Malik.

Pansus revisi UU Ormas akan terus mendalami draf revisi UU Ormas. Dengan merangkul sejumlah ormas untuk dimintai masukan. "Kita akan undang teman-teman ormas termasuk FPI untuk membahas hal ini," ujarnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%