Detik.com News
Detik.com
Sabtu, 18/02/2012 10:30 WIB

Revisi UU Ormas Atur Pembekuan Ormas Anarkis

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Revisi UU Ormas Atur Pembekuan Ormas Anarkis Foto: Ilustrasi
Jakarta - DPR tengah menyusun revisi UU Ormas. Di dalam rancangan revisi UU ormas tersebut, salah satu bagiannya akan mengatur mekanisme untuk pembekuan sampai pembubaran terhadap ormas yang bertindak anarkis.

"Revisi UU ormas ini secara isinya jauh dari UU 8/1985, lebih detail. Pasal 50 tentang kekerasan jelas dilarang, dilarang melakukan kekerasan dan menganggu ketertiban umum. Jadi kalau ormas melanggar itu pemerintah dapat menindak," kata Ketua Pansus Revisi UU Ormas, Abdul Malik Haramain, dalam diskusi 'Polemik' bertajuk ' RUU Ormas' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (18/2/2012).

Menurut Malik, pasal sanksi diatur cukup keras. Lebih tegas dan rinci dibandingkan peraturan sebelumnya.

"Pasal tentang sanksi du UU no 8 tidak eksplisit. Tapi sanksi kali ini lebih tegas tapi melalui mekanisme pengadilan. Jadi pengadilan itu akan menentukan apakah ormas tersebut akan dibekukan atau dibubarkan," kata Malik.

DPR mencoba membuat UU ormas yang lebih tegas. Namun demikian tanpa menghilangkan semangat demokrasi dengan kebebasan berserikat dan berkumpul.

"Kita berada di dua titik bagaimana UU ini menghargai kebebasan, tapi secara rinci kebebasan ini perlu dibatasi. Pertama efektif ya, karena itu alasan pemerintah. Pansus sebenarnya berpikir keras agar UU ormas dapat diimplementasikan efektif, tapi tidak depresif. Karena konstitusi dasar kita pasal 27 dan 28 mengatur kebebasan berserikat dan kumpul,"papar Malik.

Pansus revisi UU Ormas akan terus mendalami draf revisi UU Ormas. Dengan merangkul sejumlah ormas untuk dimintai masukan. "Kita akan undang teman-teman ormas termasuk FPI untuk membahas hal ini," ujarnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%