detikcom

Jumat, 17/02/2012 16:44 WIB

FPI Pesan 10 Nopol Cantik untuk Mobil Dinas Petingginya

E Mei Amelia R - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) tengah memesan 20 pasang nomor polisi cantik untuk kendaraan 'dinas' para pejabat terasnya. Ini dimaksudkan agar kendaraan dinas para petinggi ormas yang sedang didesak untuk dibubarkan akibat aksi anarkis anggotanya, mudah dikenali.

"Rencana mau bikin 10, khusus untuk pengurus-pengurusnya saja," kata Ketua DPD FPI Jakarta, Habib Salim Alatas, di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Jumat (17/2/2012).

Pria yang biasa disapa Habib Selon ini mengaku, saat ini baru mengurus dua pasang nopol cantik. Setiap kendaraan dinas pengurus FPI nantinya akan memiliki pelat nomor B xxx FPI.

"Saat ini baru dua orang (yang mobilnya bernopol cantik -red), saya dan Habib Riziq," ujar Selon.

Untuk mobil Habib Riziq, akan dipasang pelat nomor B 1 FPI. Sementara untuk kendaraan 'dinas' Selon sebagai orang nomor dua di FPI, akan dipasangi pelat nomor B 2 FPI.

"Ini mobil dinas buat dakwah. B 1 FPI buat Habib Riziq, B 2 FPI buat saya," imbuhnya.

Pria yang juga memiliki butik baju muslim ini mengatakan, saat ini pihaknya masih mengurus pemesanan pelat nomor khusus untuk pengurus FPI tersebut. "Baru diajukan seminggu lalu. Mudah-mudahan diterima," lanjutnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mei/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%