Pengadaan Jajanan Rapat DPR Rp 12 M Juga Diaudit BPKP

Jakarta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR telah meminta BPKP melakukan audit terhadap semua realisasi anggaran di DPR. Tak terkecuali anggaran pengadaan jamuan dan jajanan rapat DPR yang angkanya sekitar Rp 12 miliar per tahun.

"Kita sudah minta BPKP periksa. Jangan dianggap anggota DPR yang minta naik-naik uang jajan. Esensi kita bukan itu, (tapi) belanjanya nggak sesuai dengan anggaran," kata Wakil Ketua BURT DPR, Refrizal, kepada detikcom, Jumat (17/2/2012).

Saat ini BURT DPR juga tengah melakukan rekapitulasi anggaran ini. Anggaran pengadaan jajanan rapat memang termasuk remeh temeh, namun BURT tak ingin kebobolan dari hal sekecil ini.

"Biayanya tersebar di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), fraksi, dan Setjen, saya belum rekap. Karena anggaran sekarang ini berbasis AKD dan Setjen,"ujarnya.

Dia meminta pengamat tidak asal menjelekkan DPR. Yang menjadi masalah, menurut Refrizal, aggaran pengadaan jajanan rapat di DPR ini tidak digunakan sepenuhnya.

"DPR nggak pernah usulkan anggaran jajanan rapat, itu dari Kemenkeu. Jangan asbun saja yang penting anggota DPR jelek," tegasnya.

Refrizal sebelumnya mengungkap banyaknya anggota DPR yang mengeluhkan jajanan rapat yang itu-itu saja. Padahal, anggaran untuk makanan ringan itu dialokasikan Rp 20 ribu/anggota. Tetapi, hidangannya tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya.

Sejumlah anggota DPR juga menilai hidangan jajanan rapat selama ini tidak sehat dan membuat anggota DPR lekas gendut. Karena itu sejumlah anggota juga minta agar lebih diutamakan buah segar untuk jajanan rapat DPR.

Berdasarkan data yang diolah FPKS DPR, untuk jamuan 9 fraksi di DPR dialokasikan sekitar Rp 4 miliar. Setelah ditotal, anggaran jamuan makan dan jajanan rapat DPR per tahun Rp 12 miliar, angka ini sudah mencakup semua jenis kegiatan di DPR. Anggaran ini dianggap berlebihan dan perlu dipangkas.

"Jumlah makanan dan snack yang disajikan sekretariat cenderung berlebih sehingga mubazir. Karena itu, anggaran perjamuan Rp 12 miliar ini harus dipangkas dan dialokasikan untuk program prioritas lainnya," kata Sekretaris FPKS, Abdul Hakim, sebelumnya.

"Jika dibandingkan dengan parlemen negara-negara sahabat, perjamuan di DPR RI terbilang mewah. Jamuan di sana tidak semeriah di sini yang penuh dengan berbagai macam jenis panganan, snack dan buah. Belum lagi jumlahnya yang berlebihan bahkan kerap tidak habis dan ujung-ujungnya dibawa pulang oleh staf," sambungnya.

(van/nrl)