Kapolri Imbau Pemilukada Aceh Supaya Jujur & Adil

Jakarta Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Nangroe Aceh Darussalam (NAD) diharapkan mampu berlangsung dengan jujur dan adil. Hal ini agar terhindar dari kericuhan yang mengganggu ketertiban masyarakat.

"Itulah tahapan, bicara kampanye, pencoblosan, penghitungan tidak hanya di Aceh seperti itu, kalau semua penyelenggara konsekuen, kemudian jujur adil, itu bisa diantisipasi," ujar Kapolri, Jenderal Timur Pradopo, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2012) malam.

Demi menjaga keamanan, pihak Polri juga mencanangkan sweeping senjata ilegal yang marak di NAD. Namun, lanjutnya, hal ini lebih menjadi wewenang Kapolda NAD setempat untuk melakukan patroli dan razia.

"Yang berkaitan dengan masalah senjata, Kapolda sudah memberi maklumat, artinya 6 bulan ini, silakan. Nggak ada masalah. Patroli dan razia kita lakukan," tuturnya.

Terakhir, Timur memberikan imbauan khusus bagi para peserta Pemilukada. Dia meminta seluruh peserta menaati peraturan yang berlaku dan bersedia mengikuti proses yang berlangsung dengan penuh integritas.

"Itu bagian proses yang dilakukan peserta, ada langkah-langkah komitmen. Jadi aturan yang jelas, kapan di-declare, dilantik, itu komitmen yang harus dilakukan," tandas Timur.

Pemilukada Aceh yang sejatinya digelar pada 16 Februari 2012 diundur. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan eksepsi termohon Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. MK memutus, pemungutan suara di Aceh dilaksanakan selambat-lambatnya 9 April 2012.

(nvc/mok)