Arie Sudjito: Angie 'Dipingpong' karena PD Ingin Melokalisir

Jakarta Angelina Sondakh (Angie) masih menduduki kursinya di DPR meski berstatus tersangka kasus Wisma Atlet. DPR dinilai tidak leluasa bekerja jika masih ada anggotanya yang terseret kasus hukum. Solusinya, Angie dinonaktifkan.

Angie membuat publik membelalakkan mata ketika dia dirotasi oleh partainya ke Komisi III DPR dari Komisi X. Lalu dia dikabarkan dipindah ke Komisi VIII, dan kemudian malah tidak jadi digeser. Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY, naik pitam gara-gara mendengar Angie dipasang di Komisi III.

"Saya duga dia dipindah-pindah karena mau melokalisir, supaya tidak disorot habis-habisan. Padahal cara ini sudah jelas tidak efektif. Yang efektif itu menonaktifkan sementara. Kalau dinonaktifkan, maka kerja DPR jadi lebih leluasa," kata pengamat politik Arie Sudjito.

Berikut ini wawancara detikcom dengan akademisi UGM ini, Kamis (16/2/2012):

Angie dirotasi dari Komisi X DPR ke Komisi III, lalu ke Komisi VIII dan kemudian katanya tetap di Komisi X. Menurut Anda kenapa Angie malah dipingpong seperti ini?

Dirotasi ke Komisi III tidak mungkin dilanjutkan, karena bisa terjadi conflict of interest dengan KPK. Kok dirotasi atau dipingpong terus, besar kemungkinan ada tarik menarik kepentingan di Demokrat yang kuat.

Saya lihat ada upaya melokalisir kasus ini meminimalkan peran Angie, untuk mengatasi ekses. Idealnya nonaktif dulu. Secara psikologis dikembalikan ke DPR. Memang belum ada preseden partai lain yang melakukan. Partai lain tidak melakukan. Demokrat juga masih ragu. Seharusnya berani saja, kalau sudah jadi tersangka harus segera dinonaktifkan.

Dengan penonaktifan dari DPR bisa menjadi sarana bagi Angie untuk lebih fokus pada kasus hukumnya. Nah, nantinya kalau Angie memang tidak bersalah, dia bisa kembali lagi ke DPR.

Bukankah politikus terjerat kasus hukum bukan masalah Demokrat sendiri?

Sebenarnya apa yang dialami Demokrat ini juga dialami PDIP dan Golkar. Permasalahan ini menegaskan antarpartai di parlemen saling mengintai, memanfaatkan dan menyandera.

Kita perlu catat, semakin banyak anggota parlemen kena masalah, maka akan menyangkut pada kredibilitas partai dan parlemen. Di parlemen ada etika, sehingga bagi yang terlibat kasus harus didorong agar lebih kooperatif.

Belum lagi ada kasus Wa Ode Nurhayati yang membuat Banggar jadi sorotan. Akhirnya dugaan saya, antar politisi ada upaya saling mengamankan diri. Kalau ada peluang lalu saling serang.

Kalau ada kasus saling menutupi, nanti giliran ada celah lalu diserang habis-habisan. Pada akhirnya upaya menjaga citra jatuh juga, karena di satu sisi tanpa disadari mengubur legitimasi karena ulah mereka juga.

Kalau ada sinyalemen membunuh karakter parlemen karena kesannya dipojokkan terus, ini konsekuensi demokrasi publik yang makin transparan. Yang melakukan kan parlemen sendiri. Mereka sendiri yang saling curiga dan saling sandera.

Cara terbijak Demokrat adalah menonaktifkan Angie dari DPR?

Saya duga dia dipindah-pindah karena mau melokalisir, supaya tidak disorot habis-habisan. Padahal cara ini sudah jelas tidak efektif. Yang efektif itu menonaktifkan sementara. Kalau dinonaktifkan, maka kerja DPR jadi lebih leluasa.

Menurut Anda, mengapa Angie sempat dipindah ke Komisi III dari Komisi X yang kemudian membuat Ketua Dewan Pembina PD, SBY, marah?

Menurut saya dipindah ke situ supaya Angie punya kesempatan untuk membela diri secara politik, karena kan Komisi III ketemu dengan KPK. Tapi itu kontrapoduktif, karena tidak sesuai dengan etika demokrasi dan menimbulkan conflict of interest. Jadi lucu ketika malah dipindahkan ke Komisi III.

Saya kira wajar kalau SBY marah, karena kalau Angie dipindah ke Komisi III seolah ada rekayasa yang dilakukan Partai Demokrat. Publik akan tangkap rekayasa ini. Nalar nggak ketemu kok Angie ditaruh di Komisi III. Wajar juga kalau Ketua KPK Abraham Samad mengatakan tidak mau datang ke Komisi III DPR.

Pendapat Anda soal diungkapnya lagi di sidang Nazaruddin adanya politik uang dalam pemilihan Ketua Umum Demokrat?

Soal ini saya kira sudah jadi rahasia umum, karena kasusnya Nazar lalu melebar. Saya kira ini banyak terjadi. Statemen politisi yang semua bersih itu demagog, yang artinya bersuara tapi nggak ada artinya.

Kalau bicara reformasi partai, salah satunya adalah mengurangi pemanfaatkan kongres untuk money politics. Namun pertarungan dalam kongres, penjaringan suara untuk pemilihan parlemen dan sebagainya, memiliki pola dan tipologi yang hampir mirip. Secara pernyataan politik tidak ada, tapi secara sosiologis berlangsung. Demagog ada untuk mengesankan itu tidak terjadi. Money politics itu sudah jadi rahasia umum, tidak boleh dibicarakan tapi orang sudah tahu.

Pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini?

Kasus politikus terjerat kasus hukum bukan kali ini saja. Selain kasus Nazaruddin, ada juga kasus cek pelawat dan sebagainya. Ini harus jadi alasan partai, tidak hanya Demokrat untuk mulai menata dan mereformasi diri, mengurangi praktik money politics, sehingga bisa menumbuhkan harapan baru. Kalau tidak ada pembenahan, lihat saja pasca 2014, masalah yang akan akan terjadi dan membayangi.

(vit/nrl)