Detik.com News
Detik.com

Kamis, 16/02/2012 10:07 WIB

Buldozer cs Dikenai Pajak, Pengusaha Gugat UU ke MK

Andi Saputra - detikNews
Buldozer cs Dikenai Pajak, Pengusaha Gugat UU ke MK perakitan industri alat berat (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Sepeda motor dan mobil dikenai pajak sudah lumrah. Tetapi jika alat berat seperti buldozer, backhoe, dumptruck, grader, traktor dikenai pajak, pengusaha pun meradang karena alat berat tersebut tidak menggunakan jalan umum layaknya kendaraan lain.

Oleh sebab itu, para pengusaha mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta UU Pajak atas alat berat tersebut dicabut.

"Kami keberatan dengan penarikan pajak terhadap alat-alat berat," kata kuasa hukum pemohon, Ali Nurdin, kepada wartawan, Kamis (16/2/2012).

Para pemohon yang mengajukan keberatan adalah 7 pengusaha alat berat yaitu PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Pamapersada Nusantara, PT Swa Kelola Sukses, PT Ricobana Abadi, PT Nipindo Prima Mesin, PT Lobunta Kencana Raya, dan PT Uniteda Arkato. Mereka menguji Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Aturan dalam UU tersebut dianggap merugikan hak konstitusional mereka yang menguasai alat-alat berat dalam operasinya menggunakan roda atau motor dan tidak melekat secara permanen. UU tersebut mempersamakan alat-alat berat dengan kendaraan bermotor, padahal dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU 18/1997, alat-alat berat bukan kendaraan bermotor.

"Karena alat-alat berat tidak menggunakan jalanan umum. Namun punya jalan khusus yang dibuat oleh pemilik proyek," papar Ali.

Lebih lanjut Ali menjelaskan, jika kendaraan menggunakan jalan umum yang harus diperbaiki oleh negara maka wajar pemilik kendaraan harus membayar pajak. Namun pengenaan pajak terhadap alat-alat berat tak wajar karena tidak ada dasar alasan pengenaan pajak.

"Alat berat juga tidak dioperasikan terus-menerus, hanya tergantung jangka waktu kontrak proyek," papar Ali.

Seharusnya yang bisa dikenakan pajak adalah hasil produksi karena alat-alat berat bagian dari alat produksi. Kalau tetap dikenakan, maka terjadi pajak ganda karena pengusaha telah membayar PPN dan Pajak Penghasilan Badan.

Kasus ini masih berlangsung di MK. "Kami menilai pengaturan norma penarikan pajak ini melanggar konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945," ungkap Ali.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

Ayah Pemerkosa Putri Kandung dan Bunuh 4 Anaknya Layak Dihukum Mati!

Sadriansyah, warga Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim tega memperkosa putri kandungnya dan membunuh 4 anak-anak sendiri saat masih kecil. Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq berpendapat, Sadriansyah pantas dihukum mati karena menjadi ayah yang biadab. Bila Anda setuju bahwa hukuman yang setimpal bagi Sadriansyah adalah hukuman mati, pilih Pro!
Pro
90%
Kontra
10%