Pimpinan DPR Minta Komisi III Kembalikan Kartu Akses Kemenkum HAM

Jakarta Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso telah meminta Komisi III DPR mengembalikan semua kartu akses Kemenkum HAM. Komisi III DPR pun sepakat akan mengembalikan semua kartu akses tersebut ke Kemenkum HAM.

"Saya setuju. Aaya anjurkan Komisi III DPR mengembalikan karena itu tidak penting, dan Komisi III DPR pun sudah sepakat untuk mengembalikan semuanya," kata Priyo kepada detikcom, Kamis (16/2/2012).

Komisi III DPR, tetap memiliki wewenang untuk sidak ke rutan dan lapas. Meskipun tanpa kartu tersebut, Komisi III DPR tetap punya wewenang mengawasi institusi dibawah Kemenkum HAM selama waktu kerja.

"Meskipun DPR punya weewenang untuk sidak di instansi manapun, karena menimbulkan polemik seperti ini, Komisi III akan kembalikan semuanya," kata Priyo.

Namun, sebagai penyeimbang, Priyo meminta Kemenkum HAM juga melakukan hal yang sama. Tidak melakukan sidak di jam-jam yang sudah ditentukan sebagai jam berkunjung ke rutan atau lapas.

"Saya minta pihak menteri dan jajarannya tidak melakukan sidak di luar waktu yang ditentukan kecuali izin khusus dari DPR,"tandasnya.

Kartu akses khusus yang dibagikan kepada anggota Komisi III DPR, tidak hanya untuk keperluan inspeksi mendadak ke rutan atau lapas. Tapi ke seluruh unit kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM dalam konteks melakukan pengawasan, bukan urusan selain itu.

Demikian ungkap Patrialis Akbar selaku mantan Menkum HAM yang memberikan kartu akses khusus tersebut. Penjelasan ini terkait penjelasan M Nasir yang mengaku berbekal kartu tersebut dirinya berikut kuasa hukum M Nazaruddin mengunjungi kakaknya di Rutan Cipinang pada tengah malam.

"Fasilitas kartu khusus itu dibuat untuk mempermudah pengawasan yang efektif dan faktual. Niat saya membuat kartu itu jangan disalahgunakan," ujar Patrialis kepada detikcom, Jumat (10/2) lalu.

(van/fiq)