SBY: Pemerintah Dukung Proses Hukum Century, Tak Bawa ke Politik

Jakarta Masalah dana talangan (bailout) Bank Century masih bergulir dan menjadi sorotan publik. Di dalam kasus ini, posisi pemerintah jelas yakni mendukung proses hukum Century, dan tidak membawanya ke ranah politik.

"Posisi pemerintah jelas, dukung proses hukum itu. Tidak dibawa ke arena politik. Penegak hukum telah bekerja, jaksa, kepolisian, KPK, BPK," ujar Presiden SBY dalam dialog dengan wartawan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (13/2/2012).

SBY menyebut dalam kasus Bank Century ada dua proses, yakni hukum dan politik. Untuk politik telah dirampungkan di DPR beberapa waktu lalu dan baru setelah itu beralih ke wilayah hukum.

"Artinya apakah ada penyimpangan atau pelanggaran hukum atau kejahatan untuk penyertaan modal sementara atau bailout. Sepakat kalau ada pelanggaran hukum maka harus ditegakkan," sambung SBY yang mengenakan kemeja batik hijau.

Soal dana Rp 6,7 triliun pada 2008 lalu yang dikategorikan pelanggaran hukum tidak terkait peruntukannya, telah dilaporkan ke SBY. Informasi yang masuk ke telinga SBY, belum ada kerugian negara. Apapun, SBY menegaskan dirinya mendukung proses hukum untuk mendapatkan kebenaran yang sejati demi tegaknya keadilan.

"Negara kita negara hukum, kalau ada yang salah ditindak. Kalau tidak ya tidak ditindak, dukung penegakan hukum," imbuh SBY.

Akhir Desember 2011 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan audit forensik soal bailout negara ke Bank Century Rp 6,7 triliun pada 2008 lalu. Terkait kasus ini, Ketua KPK Abraham Samad pernah menyebut akan memfokuskan kasus bailout Century. KPK mengaku ada beberapa bukti terkait kasus ini yang belum sempurna.

(vit/lh)