detikcom

Senin, 13/02/2012 21:43 WIB

SBY: FPI Harus Bertanya Kenapa Bisa Ditolak di Kalteng?

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Presiden SBY memantau kasus penolakan kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Semua organisasi memiliki hak untuk mendirikan cabang di setiap daerah di Indonesia. Namun organisasi itu pun harus berkaca mengapa ditolak di suatu daerah.

"Sejumlah organisasi massa pasti mengerti, membuat tidak nyaman bagi sebagian kalangan. Tentu harus bertanya kenapa? Yang lain boleh tapi saudara-saudara kita yang ada di FPI tidak boleh," jelas SBY dalam dialog dengan wartawan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (13/2/2012).

SBY sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kalteng Terang Narang, Menkopolhukam Djoko Suyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo terkait insiden di Kalteng pada Sabtu (12/2) di mana warga Kalteng menolak pendirian cabang FPI.

"Saya sudah berbincang dengan Mendagri mengenai UU Ormas yang ada sejak 1985. Hingga era reformasi, kebebasan di mana-mana, NGO bisa berbuat apa saja, ada freeodm of speech, freedom of pers, tetapi tidak ada freedom of action," terang SBY mengomentari FPI.

Sebenarnya semua organisasi massa bisa melakukan kegiatan dan mendirikan cabang di mana-mana, sepanjang itu tidak bertentangn dengan UU.

"Menyikapi kejadian di Kalimantan, jajaran di Kalimantan jangan lengah. Bisa saja ada yang mengagitasi, karena itu ambil langkah bijak yang tepat. Jangan terjadi lagi aksi kekerasan atas nama agama, etnis, dan atas nama apapun, negara kita menjunjung atas nama ketertiban," tuturnya.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nvt)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
79%
Kontra
21%