Detik.com News
Detik.com
Senin, 13/02/2012 21:43 WIB

SBY: FPI Harus Bertanya Kenapa Bisa Ditolak di Kalteng?

Rachmadin Ismail - detikNews
Jakarta - Presiden SBY memantau kasus penolakan kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Semua organisasi memiliki hak untuk mendirikan cabang di setiap daerah di Indonesia. Namun organisasi itu pun harus berkaca mengapa ditolak di suatu daerah.

"Sejumlah organisasi massa pasti mengerti, membuat tidak nyaman bagi sebagian kalangan. Tentu harus bertanya kenapa? Yang lain boleh tapi saudara-saudara kita yang ada di FPI tidak boleh," jelas SBY dalam dialog dengan wartawan di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (13/2/2012).

SBY sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kalteng Terang Narang, Menkopolhukam Djoko Suyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo terkait insiden di Kalteng pada Sabtu (12/2) di mana warga Kalteng menolak pendirian cabang FPI.

"Saya sudah berbincang dengan Mendagri mengenai UU Ormas yang ada sejak 1985. Hingga era reformasi, kebebasan di mana-mana, NGO bisa berbuat apa saja, ada freeodm of speech, freedom of pers, tetapi tidak ada freedom of action," terang SBY mengomentari FPI.

Sebenarnya semua organisasi massa bisa melakukan kegiatan dan mendirikan cabang di mana-mana, sepanjang itu tidak bertentangn dengan UU.

"Menyikapi kejadian di Kalimantan, jajaran di Kalimantan jangan lengah. Bisa saja ada yang mengagitasi, karena itu ambil langkah bijak yang tepat. Jangan terjadi lagi aksi kekerasan atas nama agama, etnis, dan atas nama apapun, negara kita menjunjung atas nama ketertiban," tuturnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/nvt)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%