detikcom
Senin, 13/02/2012 17:42 WIB

Ditolak di Palangkaraya, FPI Polisikan Gubernur & Kapolda

Chazizah Gusnita - detikNews
Jakarta - Peristiwa penolakan sejumlah masyarakat Palangkaraya terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI) merembet ke masalah hukum. Gubernur Kalimantan Tengah dan Kapolda dilaporkan FPI ke Mabes Polri.

"Kita sudah laporkan itu ke Mabes Polri, yang bernama Yansen Binti, Lukas Pingkes, gubernur, dan Kapoldanya," kata juru bicara FPI, Munarman, Senin (13/2/2012).

Munarman mengatakan, selain gubernur dan kapolda, FPI juga melaporkan warga Palangkaraya bernama Yansen Binti dan Lukas Pingkes. Keduanya dinilai sebagai orang yang melakukan penolakan kedatangan FPI dengan membawa senjata tajam.

"Gubernur karena komplotan penjahat. Sedangkan kapoldanya tidak becus karena dia gagal melaksanakan tugas. Masak seramai itu masuk ke landasan pacu dengan senjata tajam," jelasnya.

Untuk kapolda, FPI melaporkannya ke Propam Mabes Polri. Sementara tiga orang tersebut dilaporkan dengan pasal berlapis. Pasalnya yakni pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 170 tentang perbuatan secara terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan. Sementara itu, Ketua FPI Rizieq Shihab mengaku pihaknya akan tetap mendirikan FPI di Palangkaraya, Kalteng.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(gus/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%