detikcom

Senin, 13/02/2012 17:42 WIB

Ditolak di Palangkaraya, FPI Polisikan Gubernur & Kapolda

Chazizah Gusnita - detikNews
Jakarta - Peristiwa penolakan sejumlah masyarakat Palangkaraya terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI) merembet ke masalah hukum. Gubernur Kalimantan Tengah dan Kapolda dilaporkan FPI ke Mabes Polri.

"Kita sudah laporkan itu ke Mabes Polri, yang bernama Yansen Binti, Lukas Pingkes, gubernur, dan Kapoldanya," kata juru bicara FPI, Munarman, Senin (13/2/2012).

Munarman mengatakan, selain gubernur dan kapolda, FPI juga melaporkan warga Palangkaraya bernama Yansen Binti dan Lukas Pingkes. Keduanya dinilai sebagai orang yang melakukan penolakan kedatangan FPI dengan membawa senjata tajam.

"Gubernur karena komplotan penjahat. Sedangkan kapoldanya tidak becus karena dia gagal melaksanakan tugas. Masak seramai itu masuk ke landasan pacu dengan senjata tajam," jelasnya.

Untuk kapolda, FPI melaporkannya ke Propam Mabes Polri. Sementara tiga orang tersebut dilaporkan dengan pasal berlapis. Pasalnya yakni pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 170 tentang perbuatan secara terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan. Sementara itu, Ketua FPI Rizieq Shihab mengaku pihaknya akan tetap mendirikan FPI di Palangkaraya, Kalteng.



Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(gus/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
MustRead close