detikcom
Senin, 13/02/2012 17:42 WIB

Ditolak di Palangkaraya, FPI Polisikan Gubernur & Kapolda

Chazizah Gusnita - detikNews
Jakarta - Peristiwa penolakan sejumlah masyarakat Palangkaraya terhadap anggota Front Pembela Islam (FPI) merembet ke masalah hukum. Gubernur Kalimantan Tengah dan Kapolda dilaporkan FPI ke Mabes Polri.

"Kita sudah laporkan itu ke Mabes Polri, yang bernama Yansen Binti, Lukas Pingkes, gubernur, dan Kapoldanya," kata juru bicara FPI, Munarman, Senin (13/2/2012).

Munarman mengatakan, selain gubernur dan kapolda, FPI juga melaporkan warga Palangkaraya bernama Yansen Binti dan Lukas Pingkes. Keduanya dinilai sebagai orang yang melakukan penolakan kedatangan FPI dengan membawa senjata tajam.

"Gubernur karena komplotan penjahat. Sedangkan kapoldanya tidak becus karena dia gagal melaksanakan tugas. Masak seramai itu masuk ke landasan pacu dengan senjata tajam," jelasnya.

Untuk kapolda, FPI melaporkannya ke Propam Mabes Polri. Sementara tiga orang tersebut dilaporkan dengan pasal berlapis. Pasalnya yakni pasal 340 tentang pembunuhan berencana, pasal 170 tentang perbuatan secara terang-terangan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan. Sementara itu, Ketua FPI Rizieq Shihab mengaku pihaknya akan tetap mendirikan FPI di Palangkaraya, Kalteng.


(gus/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%