Beli Pesawat Kepresidenan Kalau Sudah Tidak Ada Lagi Jembatan Rubuh

Jakarta Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli pesawat kepresidenan. Namun pembelian ini dianggap pemborosan karena dana hampir Rp 1 Triliun itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Pembelian pesawat itu waktunya belum tepat. Waktunya sudah tepat apabila sudah tidak ada lagi jembatan rubuh, atap sekolah ambruk atau sekolah mahal," terang Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, saat dihubungi detikcom, Senin (13/2/2012).

Menurutnya, apabila salah satu alasan mengenai pembelian pesawat tersebut adalah lebih murah daripada harus menyewa, Presiden seharusnya mengurangi perjalanannya ke luar negeri bukan dengan membeli pesawat dengan biaya yang mahal.

"Kalau melihat dari sisi urgensi, saya tidak melihat adanya urgensi pengadaan pesawat keperesidenan," tegasnya.

Ray menambahkan, saat ini Pemerintah Indonesia terjebak pada pola pikir dimana para pejabat harus diberikan fasilitas mewah. Pemerintah dinilai merasa perlu memberikan fasilitas mewah agar dinilai baik dan beradab oleh negara tetangga.

"Hal seperti ini seperti tidak baik. Kalau mengelola negara seperti ini menunjukkan negara yang tidak tahu diri," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan pemerintah akhirnya jadi juga membeli pesawat kepresidenan. Pembelian ini didasari oleh banyak pertimbangan, salah satunya adalah faktor keamanan dan analisis biaya operasional yang lebih murah dibandingkan sewa seperti selama ini. Beberapa aspek yang menjadi bahan perbandingan antara carter pesawat dengan membeli pesawat sendiri yakni aspek keamanan, aspek operasional dan aspek ekonomi.

"Untuk aspek keamanan, pesawat sewaan itu memiliki resiko keamanan yang lebih tinggi. Sebab selain digunakan untuk mendukung VVIP, pesawat juga digunakan penerbangan komersial," ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Lambock V Nahattans.

(mpr/mpr)