Kemenkum HAM Harus Atur Kembali Kebijakan Akses Masuk Lapas

Jakarta Kementerian Hukum dan HAM harus mengatur kembali kebijakannya mengenai akses masuk rutan atau lapas. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan wewenang seperti yang dilakukan anggota Komisi III DPR M Nasir saat mengunjungi Nazaruddin.

"Evaluasi peraturan terkait masuk lapas, baik di PP atau peraturan menteri. Banyak peraturan yang diterbitkan zaman dulu menguntungkan birokrat dilapangan atau tahanan dari politisi atau pejabat. Peraturan ini didesain terkesan menguntungkan mereka," ujar peneliti Pukat UGM Oce Maderil kepada detikcom, Senin (13/2/2012).

Oce mengatakan kebijakan yang perlu diatur kembali adalah mengenai akses tak terbatas bagi anggota komisi hukum DPR untuk masuk ke rutan atau lapas. Hal lain yang perlu diatur adalah mengenai akses masuk pengacara untuk menemui kliennya.

"Bagaimanapun ini perlu diatur, karena ini negara hukum perlu diatur. Diatur lebih ketat agar tidak memunculkan kesemrawutan seperti kemarin," jelasnya.

Oce sendiri mengapresiasi langkah Kemenkum HAM dalam mencopot sejumlah pejabat terkait. Menurutnya hal itu diperlukan untuk 'menembus tembok' rutan dan lapas yang selama ini terkenal penuh praktek KKN.

"Pencopotan itu sudah berulang tapi tidak ada hasil, artinya Kakanwil gagal, harus dicopot dan diganti baru. Kita menemukan mereka dilapangan tidak mau menyesuaikan diri dengan program antikorupsi, seperti tidak mempermudah izin dan sebagainya," tuturnya.

(mpr/gah)