Pembelian Pesawat Kepresidenan Jangan Menjadi Lahan Korupsi Baru

Jakarta Pembelian pesawat kepresidenan senilai hampir 1 triliun, diharapkan jangan sampai menjadi lahan korupsi baru. Dana besar yang digelontorkan itu harus bisa dimintai pertanggungjawabnnya oleh publik.

"Dari total dana US$ 91 juta, US$27 juta nya untuk interior kabin. Itu baru rinciannya kemudian transparansi dan akuntabilitasnya bagaimana? Coba teliti interiornya yang sangat besar dan biaya administrasi untuk apa saja? Itu yang harus dijelaskan. Jangan sampai ini menjadi lahan korupsi baru," ujar anggota Komisi III DPR RI Indra SH kepada detikcom, Senin (13/2/2012).

Indra mengatakan Pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam pengadaan ini. Apabila tidak dipaparkan secara jelas ke muka publik maka masyarakat akan terganggu rasa keadilannya. Hal ini seiring dengan beberapa kondisi bangsa yang parah dalam hal fasilitas umum seperti jembatan yang lalai dalam penangannya, rumah sekolah yang ambruk, Rumah Sakit di daerah tertinggal, perumahan di ibukota dan korupsi.

Indra juga menekankan pada kesadaran pemerintah untuk mengeluarkan sense of crisis terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Kemudian memikirkan bagaimana meminimalisir dana dan dialihakan terlebih dahulu untuk keperluan yang lebih penting.

"Pemerintah hari ini tidak memakai Comparative studies dan menghilangkan logika serta hanya memenitngkan emosi sesaat," tutur anggota Fraksi PKS ini.

Dirinya menambahkan, KPK dan PPATK juga harus berperan aktif dalam masalah pengawasan pengadaan pesawat ini. Menurutnya KPK bisa memainkan peranan penting dalm supervisi tender.

"PPATK juga bisa berperan dengan melihat apakah ada transaksi-transaksi aneh yang melaju kencang ke rekening pejabat mengenai pembelian pesawat," tutupnya.

(mpr/mpr)