Detik.com News
Detik.com

Minggu, 12/02/2012 01:38 WIB

Biayai Gapura Mapolres dengan Dana Pribadi, Kapolres Kukar Disorot

Robert - detikNews
Halaman 1 dari 2
Samarinda, - Pembangunan gapura Mapolres Kutai Kartanegara (Kukar) di Tenggarong, Kalimantan Timur, selain mendapat protes masyarakat setempat juga menuai pertanyaan asal usul dana pribadi sang Kapolres Kukar AKBP I Gusti KB Harryarsana.

"Yang menarik perhatian saya, adalah soal pernyataan bahwa si Kapolres membangun gapura menggunakan uang pribadi itu. Berapa sih gaji polisi, sehingga ia rela membuat gapura?," kata Pengamat Kebijakan Publik yang juga sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30 Kaltim, Carolus Tuah, dalam perbincangan bersama wartawan di Samarinda, Sabtu (11/2/2012) malam WITA.

Menurut Tuah, publik dalam hal ini masyarakat Kukar berhak mempertanyakan maksud dibalik penggunaan uang pribadi Kapolres untuk membangun gerbang tersebut. Mengingat, kantor Polri di daerah bukan sebagai aset pribadi Kapolres.

"Apa motifnya? Kantor polisi itu bukan aset pribadi, tapi itu aset publik. Yang patut diperiksa adalah penggunaan uang pribadi itu," ujar Tuah.

"Apa benar dari dana pribadi si Kapolres? Kalau memang benar iya, darimana dia memperolehnya? Ingat, citra kepolisian itu pernah tercoreng oleh kasus rekening gendut yang sampai sekarang tidak jelas penuntasannya," tambahnya.

Tuah mengaku terkejut, Kapolres Kukar AKBP I Gusti Harryarsana membangun gerbang dengan menggunakan dana pribadinya.

"Ulah Kapolres itu konyol," sebutnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/fjr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%