Minggu, 12/02/2012 01:38 WIB

Biayai Gapura Mapolres dengan Dana Pribadi, Kapolres Kukar Disorot

Robert - detikNews
Halaman 1 dari 2
Samarinda, - Pembangunan gapura Mapolres Kutai Kartanegara (Kukar) di Tenggarong, Kalimantan Timur, selain mendapat protes masyarakat setempat juga menuai pertanyaan asal usul dana pribadi sang Kapolres Kukar AKBP I Gusti KB Harryarsana.

"Yang menarik perhatian saya, adalah soal pernyataan bahwa si Kapolres membangun gapura menggunakan uang pribadi itu. Berapa sih gaji polisi, sehingga ia rela membuat gapura?," kata Pengamat Kebijakan Publik yang juga sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30 Kaltim, Carolus Tuah, dalam perbincangan bersama wartawan di Samarinda, Sabtu (11/2/2012) malam WITA.

Menurut Tuah, publik dalam hal ini masyarakat Kukar berhak mempertanyakan maksud dibalik penggunaan uang pribadi Kapolres untuk membangun gerbang tersebut. Mengingat, kantor Polri di daerah bukan sebagai aset pribadi Kapolres.

"Apa motifnya? Kantor polisi itu bukan aset pribadi, tapi itu aset publik. Yang patut diperiksa adalah penggunaan uang pribadi itu," ujar Tuah.

"Apa benar dari dana pribadi si Kapolres? Kalau memang benar iya, darimana dia memperolehnya? Ingat, citra kepolisian itu pernah tercoreng oleh kasus rekening gendut yang sampai sekarang tidak jelas penuntasannya," tambahnya.

Tuah mengaku terkejut, Kapolres Kukar AKBP I Gusti Harryarsana membangun gerbang dengan menggunakan dana pribadinya.

"Ulah Kapolres itu konyol," sebutnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%