Minggu, 12/02/2012 01:38 WIB

Biayai Gapura Mapolres dengan Dana Pribadi, Kapolres Kukar Disorot

Robert - detikNews
Halaman 1 dari 2
Samarinda, - Pembangunan gapura Mapolres Kutai Kartanegara (Kukar) di Tenggarong, Kalimantan Timur, selain mendapat protes masyarakat setempat juga menuai pertanyaan asal usul dana pribadi sang Kapolres Kukar AKBP I Gusti KB Harryarsana.

"Yang menarik perhatian saya, adalah soal pernyataan bahwa si Kapolres membangun gapura menggunakan uang pribadi itu. Berapa sih gaji polisi, sehingga ia rela membuat gapura?," kata Pengamat Kebijakan Publik yang juga sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30 Kaltim, Carolus Tuah, dalam perbincangan bersama wartawan di Samarinda, Sabtu (11/2/2012) malam WITA.

Menurut Tuah, publik dalam hal ini masyarakat Kukar berhak mempertanyakan maksud dibalik penggunaan uang pribadi Kapolres untuk membangun gerbang tersebut. Mengingat, kantor Polri di daerah bukan sebagai aset pribadi Kapolres.

"Apa motifnya? Kantor polisi itu bukan aset pribadi, tapi itu aset publik. Yang patut diperiksa adalah penggunaan uang pribadi itu," ujar Tuah.

"Apa benar dari dana pribadi si Kapolres? Kalau memang benar iya, darimana dia memperolehnya? Ingat, citra kepolisian itu pernah tercoreng oleh kasus rekening gendut yang sampai sekarang tidak jelas penuntasannya," tambahnya.

Tuah mengaku terkejut, Kapolres Kukar AKBP I Gusti Harryarsana membangun gerbang dengan menggunakan dana pribadinya.

"Ulah Kapolres itu konyol," sebutnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%