Prof. Sofjan: Prestasi Anggota DPR Nol

Den Haag Apa prestasi DPR yang bisa dibanggakan? Nol. Prestasinya hanya merekayasa anggaran untuk kepentingan diri sendiri. Hal itu disampaikan Prof. Dr. Sofjan Siregar, MA kepada detikcom di Den Haag, Sabtu (11/2/2012), menyikapi perkembangan mutakhir tentang perilaku elite politik di tanah air.

Menurut Sofjan, konstitusi setiap negara demokratis selalu mencantumkan lembaga parlemen sebagai perwakilan dan penyambung lidah rakyat dalam mengemban tugas legislasi, anggaran dan pengawasan dalam berbangsa dan bernegara.

"Namun sayangnya, di Indonesia tugas mulia itu semua telah diperkosa oleh para anggota DPR baik secara individu maupun kelembagaan. Terlalu banyak anggota DPR terlibat berbagai kasus kriminal, mulai dari pembohongan politik sampai penyalahgunaan jabatan," ujar Sofjan.

Lanjut Sofjan, tiada berita di media setiap hari tanpa kebobrokan perilaku gerombolan DPR.

"Mereka saling membela, membentuk berbagai macam badan kelengkapan, sehingga seorang anggota gerombolan di DPR bisa duduk dan menerima berlapis-lapis honor seperti honor di komisi, sidang, BK, banggar dll, yang sangat tidak sesuai dengan fungsi konstitusi DPR," kecam Sofjan.

Akal-akalan gerombolan DPR ini, imbuh Sofjan, tidak bisa diartikan kecuali korupsi kolektif di lembaga DPR.

"Bukankah gaji mereka itu untuk biaya hidupnya sebagai gerombolan di DPR sudah lebih dari cukup? Tapi mengapa harus diberi puluhan macam tunjangan dan honor yang tidak terdapat di parlemen dunia kecuali di DPR RI?," gugatnya.

Sofjan mencontohkan dana Rp 800 miliar untuk pembangunan gedung baru DPR, yang batal akibat perlawanan rakyat, ternyata sebanyak Rp250 miliar terindikasi dikorupsi oleh DPR atas nama biaya anggaran tambahan DPR, seperti biaya penyerapan aspirasi.

"Itu istilah halus korupsi buat setiap anggota DPR ke daerahnya, tapi bentuk paling kasar penyalahgunaan uang negara," tandas Sofjan.

Sepak terjang bermotif uang menurut Sofjan tidak berhenti sampai di situ. Masih ada modus renovasi ruang rapat banggar Rp 20 miliar, rumah dinas, villa mewah, uang laptop, minta gratis ongkos tol, uang kunjungan bohong ke daerah 7 kali per tahun, studi banding bodong keluar negeri, minta perlakuan VIP di setiap bandara, dll.

"Segala permainan dan fasilitas supermewah itu harus distop segera, sebab sangat membebani APBN dimana APBN tersebut sebagian besar dari pajak dan utang yang hampir mencapai Rp 2000 triliun! Kalau perlububarkan saja DPR. Cukup lembaga DPD sebagai wakil rakyat dari setiap daerah," demikian Sofjan.
(es/es)