Detik.com News
Detik.com

Jumat, 10/02/2012 15:29 WIB

LBH Kecam Anugerah Doktor HC Undip pada Mantan Waka BIN

Andi Saputra - detikNews
LBH Kecam Anugerah Doktor HC Undip pada Mantan Waka BIN Demo Kamisan meminta penegakkan HAM (ari saputra/detikcom)
Jakarta - LBH Semarang mengecam Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN) Asad Said Ali. Sebab, LBH meyakini As`ad mengetahui skenario pembunuhan aktivis HAM Munir 2004 silam.

"Kami menolak dengan tegas pemberian doktor kehormatan ini," kata Direktur LBH Semarang Erwin Dwi Kristianto dalam siaran pers, Jumat (10/2/2012).

Penolakan di atas disebabkan As'ad diduga terserat kasus pembunuhan Munir pada 2004 silam. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dirut Garuda Indonesia Indra Setiawan menyatakan penugasan pilot Pollycarpus atas dasar surat tugas yang ditandatangani oleh Asad.

"Komitmen kampus dalam penuntasan pelanggaran HAM diragukan dengan pemberian gelar kepada Asad Said Ali," ujar Erwin.

Pemberian gelar doktor kehormatan ini seakan menjadi preseden buruk bagi tumbuhnya demokrasi. "Apalagi diberikan oleh fakultas yang terkenal dengan hukum progresifnya seperti melahirkan begawan hukum Prof Satjipto Rahardjo. Tapi sekarang malah sebaliknya," beber Erwin.

As`ad adalah sipil pertama yang masuk ring satu BIN. Saat ini, dia menjadi wakil ketua umum PB NU bersama Slamet Effendi Yusuf.

Doktor kehormatan ini akan diberikan besok Sabtu (11/2) di Gedung Prof Sudarto, Kampus Undip Tembalang. Asad akan menyampaikan pidato bertajuk 'Tinjauan Yuridis terhadap Sarana Hukum sebagai Pengaman Ideologi dan Dasar Negara'.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%