detikcom
Jumat, 10/02/2012 15:29 WIB

LBH Kecam Anugerah Doktor HC Undip pada Mantan Waka BIN

Andi Saputra - detikNews
Demo Kamisan meminta penegakkan HAM (ari saputra/detikcom)
Jakarta - LBH Semarang mengecam Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN) As’ad Said Ali. Sebab, LBH meyakini As`ad mengetahui skenario pembunuhan aktivis HAM Munir 2004 silam.

"Kami menolak dengan tegas pemberian doktor kehormatan ini," kata Direktur LBH Semarang Erwin Dwi Kristianto dalam siaran pers, Jumat (10/2/2012).

Penolakan di atas disebabkan As'ad diduga terserat kasus pembunuhan Munir pada 2004 silam. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Dirut Garuda Indonesia Indra Setiawan menyatakan penugasan pilot Pollycarpus atas dasar surat tugas yang ditandatangani oleh As’ad.

"Komitmen kampus dalam penuntasan pelanggaran HAM diragukan dengan pemberian gelar kepada As’ad Said Ali," ujar Erwin.

Pemberian gelar doktor kehormatan ini seakan menjadi preseden buruk bagi tumbuhnya demokrasi. "Apalagi diberikan oleh fakultas yang terkenal dengan hukum progresifnya seperti melahirkan begawan hukum Prof Satjipto Rahardjo. Tapi sekarang malah sebaliknya," beber Erwin.

As`ad adalah sipil pertama yang masuk ring satu BIN. Saat ini, dia menjadi wakil ketua umum PB NU bersama Slamet Effendi Yusuf.

Doktor kehormatan ini akan diberikan besok Sabtu (11/2) di Gedung Prof Sudarto, Kampus Undip Tembalang. As’ad akan menyampaikan pidato bertajuk 'Tinjauan Yuridis terhadap Sarana Hukum sebagai Pengaman Ideologi dan Dasar Negara'.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%