detikcom
Kamis, 09/02/2012 18:57 WIB

Inilah Tahapan Pemilu Legislatif 2014

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Halaman 1 dari 2
Foto: Ilustrasi
Jakarta - Hari-H pemungutan suara Pemilu Legislatif 2014 disepakati diselenggarakan pada 9 April 2014. Tahap persiapan pelaksanaannya dimulai 20 bulan sebelumnya atau Agustus 2012.

Berikut tahapan pemilu legislatif 2014 yang disepakati Pansus UU Pemilu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Pansus UU Pemilu, Arwani Thomafi, kepada detikcom, Kamis (9/2/2012).

1. Pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Parpol peserta Pemilu dilakukan dimulai sekurang-kurangnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara selama 5 bulan (Agustus – Desember 2012)

2. Proses penyediaan data kependudukan dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara (sekitar bulan Desember 2012)

3. Pemerintah dan KPU melakukan sinkronisasi data pemilih selama 2 bulan.

4. Penyerahan data potensial pemilih dari Pemerintah kepada KPU dilakukan sekurang-kurangnya 14 bulan sebelum hari pemungutan suara dan dilanjutkan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan selama 8 bulan.

5. KPU melakukan penetapan daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan sekurang-kurangnya 16 bulan sebelum hari pemungutan suara selama 3 bulan (Desember 2012 – Februari 2013)Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%