Banyak Pengurus PD Riau Tersandung Kasus Korupsi, DK Diminta Turun Tangan

Pekanbaru Pekanbaru, Tidak hanya jajaran elite Partai Demokrat di Jakarta yang tersandung kasus korupsi, tapi juga pengurus Partai Demokrat di Riau. Dewan Kehormatan diminta turun tangan.

"Kita tidak menutup-nutupi jajaran pengurus PD di Riau juga banyak tersandung dugaan kasus korupsi. Khusus di Riau seharusnya masalah kader yang terlibat dugaan korupsi harus ada tindakan sesuai dengan aturan internal di partai sendiri. Jika tidak, ini berefek negatif buat Demokrat di Riau," kata Koordinator Divisi dan Kaderisasi dan Diklat DPD Partai Demokrat Riau Rony Riansyah kepada detikcom, Kamis (9/2/2012).

Catatan detikcom, beberapa kader PD Riau yang tersandung kasus hukum dugaan korupsi itu minimal saat ini ada empat orang. Pertama, mantan Ketua DPD PD Riau Thamsir Rachman yang saat ini masih aktif sebagai Wakil Ketua DPRD Riau. Ia ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Riau, dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Saat itu, Thamsir menjabat sebagai bupati.

Ketua Koordinasi Divisi Organisasi DPD PD Riau Tengku Azwir terjerat kasus serupa. Anggota DPRD Riau dari Fraksi Demokrat ini juga tersandung kasus dugaan korupsi dana APBD Kabupaten Rokan Hulu (Inhu). Saat ini Azwir menjalani persidangan.

Mantan Ketua DPC Indragiri Hulu Bukhori juga tersandung kasus korupsi APBD. Saat itu, ia menjadi anggota DPRD. Belakangan jajaran pengurus DPD PD Riau merekrut kader yang juga bermasalah yakni, Ruskin Har. Mantan Sekretaris Dewan DPRD Riau ini berstatus terpidana kasus korupsi.

"Kita juga bingung, mengapa Dewan Kehormatan PD Riau tidak ada merespons masalah kadernya yang tersandung kasus hukum. Tanpa bermaksud mengabaikan kiprah mereka selama ini, tapi seharusnya ada proses yang dilakukan partai untuk mengambil langkah demi kebaikan bersama," kata Rony.

Jika kondisi para kader yang terlibat masalah hukum tidak ada tindakan tegas, Rony khawatir, ke depan Demokrat khususnya di Riau bisa menimbulkan efek negatif. Sebab, bukan tidak mungkin ada anggapan, ternyata DPD Demokrat Riau mmerupakan kumpulan orang-orang yang tersandung hukum.

"Kita mengharapkan, demi kebaikan bersama, masalah kader yang bermasalah ini, harus ada sikap dari Dewan kehormatan," tegas Rony.

(try/nrl)