Pimpinan DPR & BK Sepakat Minta KPK Usut Proyek Ruang Banggar Rp 20 M

Jakarta Pimpinan DPR dan Badan Kehormatan (BK) DPR telah duduk bersama membahas tentang ruang rapat Banggar DPR Rp 20 miliar. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan.

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan pimpinan DPR dan BK DPR sepakat untuk meminta KPK mengusut tuntas korupsi proyek ruang Banggar DPR. Hasil audit BPKP akan langsung diserahkan ke KPK untuk diselidiki.

"Masalah korupsi nanti akan tergantung KPK," kata Marzuki kepada detikcom, Rabu (8/2/2012).

Kesepakatan kedua, kata Marzuki, pimpinan DPR dan BK DPR menunggu hasil audit BPKP menyangkut perencanaan proyek kontroversial ruang Banggar DPR yang memakan anggaran Rp 20 miliar tersebut. Hasil pemeriksaan BPKP akan kembali diolah BK DPR.

"Masalah prosedur, proses dan lain-lain tergantung BPKP," ujar Marzuki.

Poin ketiga, pimpinan dan BK DPR sepakat untuk membongkar semua komponen impor ruang baru Banggar DPR yang masih bisa dicopot. Untuk saat ini baru kursi impor seharga Rp 4 miliar yang sudah dibongkar dari ruang rapat baru Banggar DPR.

"Masalah untuk penyelesaian barang-barang impor, diserahkan BURT untuk diselesaikan," kata pria yang juga menjabat Ketua BURT DPR ini.

(van/aan)