detikcom
Rabu, 08/02/2012 06:30 WIB

Harifin Tumpa, Ketua MA yang 2 Kali Menangis di Depan Umum

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Menginjak usia 70 tahun, Harifin Tumpa mengakhiri pengabdianya sebagai hakim dengan karier tertinggi Ketua MA. Sepanjang menjabat Ketua Mahkamah Agung (MA), dia tercatat 2 kali menangis di depan umum.

Berikut rekam jejak suami dari Herawati Sikki yang diolah detikcom dari berbagai sumber, Rabu (8/2/2012):

23 Februari 1942
Harifin dilahirkan di Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar di selesaikan di SRN Takalala pada 1955 lalu melanjutkan ke SMP Muhammadiyah Soppeng. Usai menyelesaikan SMP, ayah dari A Hartati, AJ Cakrawala, dan Rizki Ichsanudin melanjutkan ke SHDN Makassar pada 1963.

1972
Harifin menyelesaikan pendidikan S1 FH Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar. Untuk pendidikan S2 dia selesaikan di Magister Hukum Unkris Jakarta tahun 2000 dan program doktor diselesaikan di UGM pada 2006.

1969
Dia menjadi hakim di PN Takalar. Lantas kariernya moncer dengan menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) dari 1969 hingga 1996. Yaitu di PN Mamuju, PN Bantaeng, PN Watansoppeng, PN Jakarta Barat dan Ketua PN Mataram, NTB.

Lantas kariernya naik menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi (PT) Ujungpandang dari 1996-1997. Memasuki tahun 1997, dia menjadi Direktur Perdata MA selama 3 tahun. Lalu dia ditempatkan berturut-turut sebagai Wakil Ketua PT Palembang, Ketua PN Palu, Ketua PN Makassar, dan Ketua PT Jakarta.

Pada 2004, Harifin kembali menginjak ke MA sebagai Hakim Agung. Kariernya tidak terbendung dengan ditandai sebagai Ketua Muda Perdata dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/did)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
53%
Kontra
47%