Pimpinan DPR Setuju Anggota Banggar Tak Rangkap Jabatan di Partai

Jakarta Badan Kehormatan (BK) mengusulkan agar anggota badan anggaran (Banggar) DPR tidak merangkap jabatan di partainya. Pimpinan DPR setuju dengan usulan tersebut.

"Usulan jangan rangkap jabatan itu rekomendasi dan usulan yang menarik dari BK," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2012).

Priyo mengatakan usulan BK tersebut patut diapresiasi. Namun usulan tersebut perlu ada kajian lanjutan yang lebih mendalam.

"Tapi memang ini terobosan yang harus dipikirkan partai dan fraksi," imbuhnya.

Menurut Priyo rangkap jabatan tersebut tidak melanggar kode etik DPR. Namun menurutnya pemisahan jabatan tersebut adalah sebuah usaha untuk perbaikan bagi anggota DPR.

"Ini masih harus dipikirkan karena mekanisme dari partai juga. Harus dikaji dan dibuat aturannya karena tidak adil juga menduga mereka memanfaatkan posisi semuanya," ungkapnya.

"Soal rangkap jabatan, ya biarlah itu bergulir sebagai pemikiran yang maju dan layak diapresiasi. Kita tata seperti apa di UU Politik," tutupnya.

(mpr/did)