Pakar IPB: Tidak Benar Pembukaan HTI Tenggelamkan Pulau Padang

Pekanbaru Di tengah polemik sengketa lahan di Pulau Padang, Kab Meranti, Riau, sempat beredar isu pembukaan Hutan Tanaman Industri (HTI) akan menenggelamkan pulau tersebut. Isu menyesatkan itu dibantah peneliti IPB Bogor.

"Hasil kajian ilmiah kita, dengan pembukaan HTI oleh perusahaan justru menjamin tata kelola air pada lahan gambut di Pulau Padang. Jadi tidak benar, kalau selama ini disebut-sebut Pulau Padang akan tenggelam karena adanya pembukaan HTI," kata Guru Besar Hidrologi dan Fisika Tanah IPB Bogor, Prof Budi Indra Setiawan ketika menemui perwakilan Pemprov Riau dan Pemkab Meranti di Pekanbaru, Selasa (7/2/2012).

Hasil penilitian IPB Bogor bersama Universitas Riau (Unri) ini, kata Budi, sudah disampaikan kepada Kemenhut, Pemprov Riau, Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Riau dalam menyelesaikan polemik di Pulau Padang.

Menurut Budi, pembukaan HTI oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) nantinya dapat mengatur keseimbangan air di lahan gambut, sehingga tingginya sama dengan permukaan air laut.

"Pengaturan pengelolaan HTI tentunya dengan dibuat kanal-kanal yang mengikuti kontur lahan gambut. Sedangkan kanal-kanal yang selama ini dibuat pada perambah liar cenderung memotong kontur lahan gambut," kata Budi.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Riau, Wan Abu Bakar menyebut, dengan hadirnya pembukaan HTI di Pulau Padang, hal ini juga akan mengurangi terjadinya perambahan hutan. Selama ini para cukong kayu telah merambah kayu alam di Pulau Padang untuk dijual ke Malaysia.

"Dengan adanya pembukaan HTI, maka hal itu akan membendung lajunya illegal logging di Pulau Padang," kata mantan Gubernur Riau ini.

Asisten I Pemkab Meranti, Nuriman Alkhori, menyebutkan, isu tenggelamnya Pulau Padang itu sengaja dihembuskan sebuah kelompok tani. Isu ini dihembuskan ke warga yang memicu adanya penolakan pembukaan HTI PT RAPP.

"Bukan saya membela perusahaan, tapi yang jelas isu Pulau Padang akan tenggelam ini jelas meresahkan. Padahal isu itu tanpa ada kajian ilmiah. Saya mikir, apa iya perusahaan mau berinvestasi ratusan miliar kalau ternyata Pulau Padang harus tenggelam," paparnya.

Menurut Nuriman, sejak awal akan masuknnya PT RAPP di Pulau Padang, timbul spekulan-spekulan tanah. Banyak warga membeli lokasi tanah yang akan dijadikan HTI. Pembelian tanah itu dilakukan dengan surat tanah bermodalkan surat kepala desa. Harganya paling murah Rp 2 juta per hektar.

"Ini banyak dilakukan agar lahan itu nantinya diganti rugi PT RAPP dengan harga yang lebih mahal lagi. Ini spekulasi yang banyak dilakukan warga termasuk pejabat di lingkungan Pemkab Meranti. Jadi memang banyak persoalan yang muncul kemudian setelah kehadiran RAPP. Ini fakta, bukan saya rekayasa," kata Nuriman.

(try/nrl)