Selasa, 07/02/2012 13:20 WIB

Jaga Ketersediaan Pangan, SBY Ajak Masyarakat Bercocok Tanam di Rumah

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Seiring bertambahnya jumlah penduduk muncul kekhawatiran soal ketersediaan pangan. Untuk mencegah kelaparan, perlu dilakukan semangat bercocok tanam di lingkungan masyarakat. Langkah itu bisa dimulai di pekarangan rumah sendiri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memaparkan persoalan itu di depan ratusan peserta seminar Jakarta Food Security Summit yang digagas KADIN di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2012).

Menurut SBY, angka pertumbuhan penduduk harus juga dibarengi dengan sistem ketahanan yang mumpuni.

Berdasarkan data FAO, penduduk dunia saat ini berjumlah 7 miliar dan diprediksi akan bertambah hingga 9 miliar di tahun 2045. Dengan angka tersebut, Indonesia setidaknya harus bisa meningkatkan produksi pangannya hingga 60 persen dari jumlah sekarang.

Bagaimana mencukupinya? SBY memberi contoh kondisi masyarakat di Pacitan, Jawa Timur. Di kampung halaman SBY tersebut, masyarakat sudah aktif bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mulai di rumah sendiri.

"Di sana rumahnya kecil-kecil, tapi sudah menanaman tanaman pangan seperti tomat, cabai dan sayuran," ucap SBY.

"Kalau rumah tangga didorong seperti ini, bisa berkaitan dengan ketahanan pangan atau food security," sambungnya.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
82%
Kontra
18%