Sekjen Kemendagri: Pendemo Tanah Merah Salah Alamat

Jakarta Pembubaran pendemo Tanah Merah merupakan permintaan dari pihak Kemendagri. Hal ini dilakukan karena para pendemo sudah melanggar aturan mengemukakan pendapat dan aksi demo mereka salah alamat.

"Sudah saya sampaikan ke mereka, kenapa mintanya (penerbitan KTP) ke Mendagri? Mendagri hanya regulasi, harusnya minta ke gubernur," kata Sekjen Kemendagri, Diah Anggraini saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/2/2012).

Menurut Diah, pembubaran aksi demo yang sudah berlangsung selama 21 hari tersebut sudah sesuai aturan. Karena izin yang diberikan kepada pendemo oleh kepolisian hanya 1 hari. Selain itu, para pendemo juga sudah melanggar UU No. 9 tahun 1998 tentang hak mengemukakan pendapat.

Diah juga mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan cara-cara persuasif. "Sudah kita lakukan cara persuasif. Pernah tokoh-tokohnya saya undang ke ruangan saya, saya ajak makan. Saya jelaskan kalian ini salah alamat, tapi tetap saja mereka terus disana," tutur Diah.

Ditemui di tempat yang sama, Kapuspen Kemendagri, Donny Moenek, menjelaskan bahwa tuntutan para pendemo yang meminta penerbitan KTP dengan domisili Tanah Merah adalah salah alamat. Seharusnya tuntutan tersebut dilayangkan kepada Pemda DKI Jakarta.

"Tidak ada kompetensi dan kewenangan Mendagri, itu kewenangan Pemda DKI Jakarta," jelas Donny.

Saat ini kondisi depan Kemendagri sudah kembali normal. Jalan depan Kantor Kemendagri arah Gambir sudah bisa dilalui kendaraan. Terlihat ada empat Truk Brimob lengkap dengan personilnya berjaga di depan kantor Kemendagri.

(gah/gah)