Tamsil Linrung Bantah Terima Fee Proyek Transmigrasi

Jakarta Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung kembali melakukan bantahan soal dugaan menerima suap. Kali ini, Tamsil membantah fakta persidangan yang mengungkap dirinya mendapat sejumlah uang terkait proyek dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).

"Maaf itu pembicaraan dengan siapa ya? Saya tidak pernah telepon dengan Pak Sindu Malik. Itu tidak benar," tepis Tamsil.

Hal ini disampaikan politisi PKS itu saat dikonfirmasi seputar fakta pengadilan tipikor bahwa dirinya menerima fee proyek DPPID Kemenakertrans. Hal ini disampaikan Tamsil kepada detikcom, Selasa (7/2/2012).

Fakta ini terungkap saat mantan pegawai Kementerian Keuangan, Sindu Malik Pribadi, bersaksi untuk Sesditjen P2KT, I Nyoman Suisnaya di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2012). Hal ini terbongkar setelah jaksa pada KPK memutar salah satu rekaman penyadapan Sindu dengan Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati.

"Yang ke Tamsil Linrung itu sudah dipenuhi semuanya," kata Sindu menirukan ucapan Dharnawati.

Dalam rekaman itu, Sindu kembali mengingatkan Dharnawati soal 'kewajibannya' yang belum terpenuhi. Sindu menagih supaya Dharnawati juga menyelesaikan komitmen dengan dirinya. Saat ditagih, Dharnawati terus menghindar. Pasalnya, ia baru akan melunasi separuh dari commitment fee sepuluh persen yang disepakati, jika proyek sudah pasti digarap perusahaannya.

"Saya komitmen dengan Pak Nyoman, kan setelah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) saya dapat, sisa lima persen saya serahkan semua," jelas Dharnawati saat itu.

Rekaman ini disadap KPK pada tanggal 3 Agustus 2011 sekitar pukul 11.37 WIB. Durasi percakapan telepon ini sepanjang 4 menit 47 detik.

(van/ndr)