Sutan Bhatoegana: Sudah Saatnya Pimpinan PD Gentleman

Jakarta Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana meminta pimpinan PD tegas terhadap kader yang bermasalah. Kalau pimpinan PD tersangkut masalah hukum, Sutan mengimbau agar menghadapinya secara lebih gentleman.

"Saya kira apa yang dikatakan SBY tersebut sudah jelas benar bahwa sudah saatnya Pimpinan PD bertindak tegas terhadap kader PD yang bersalah, apabila tersangkut masalah Hukum harus lebih berani menghadapinya secara gentlemen," imbau Sutan.

Hal ini disampaikan Sutan kepada detikcom, Selasa (7/2/2012).

Sutan juga mengimbau kader PD untuk menjaga soliditas. Agar tidak mudah terprovokasi orang-orang yang ingin menghancurkan PD.

"Juga disebutkan kader-kader PD harus berani bahu-membahu untuk menghadapi anasir-anasir yang ingin menghancurkan PD. Ini semua hasil pertemuan SBY dengan para 9 pendiri deklarator PD melalui forum komunikasi pendiri. Deklarator PD yang merasa terpanggil untuk memberikan saran dan masukan kepada SBY sebagai sesama pendiri," tegas Sutan.

Wajah Partai Demokrat (PD) dicoreng arang lantaran kadernya tersangkut kasus Wisma Atlet. Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, beserta pengurus DPP hingga jajaran pimpinan partai di daerah diperintahkan untuk tidak pasif dan tiarap terkait kasus ini.

"Harap Ketum dan DPP, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan dan pimpinan partai di daerah untuk melakukan penjelasan yang sebenarnya. Jelaskan jangan pasif, jangan tiarap. Atas dasar apa yang berlangsung di KPK, jelaskan duduk perkaranya, jadi adil penilaian publik pada PD," kata SBY di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/2/2012).

SBY juga meminta kader PD berani dalam menghadapi dan melawan upaya yang sangat berlebihan untuk menghancurkan PD. Apalagi upaya penghancuran PD itu tanpa dilandasi logika dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Jangan mengelak, jangan lari, jangan tiarap. Kebenaran adalah kebenaran, fakta adalah fakta," sambung SBY.

Terkait nama-nama kader PD yang disebut di media massa, lantaran namanya disebut dalam proses pengadilan yang dilaksanakan KPK, SBY lebih suka menunggu keputusan KPK. Dia yakin KPK dan Pengadilan Tipikor akan memberikan keputusan yang sah dan adil.

"Proses hukum yang akan tentukan, seseorang bersalah secara hukum atau tidak. Terkait kode kehormatan, misal money politics dalam skala tidak dimengerti akal sehat, apa yang diproses hukum KPK. Keduanya ada kaitan, karena proses hukum berjalan kita tunggu dan kita hormati seperti apa hasilnya," lanjutnya.

(van/nvc)