Tiga Tahanan Politik Aceh Tuntut Pembebasan

Jakarta Tiga tahanan politik Aceh menuntut untuk dibebaskan. Dasarnya adalah perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM yang menyebut narapidana politik akan diberikan pengampunan oleh pemerintah.

"Tetapi saat ini sejumlah narapidana politik belum dibebaskan," kata kuasa hukum terpidana, Reinhard Parapat saat bertemu dengan Komisi Hukum DPR di gedung DPR, Jakarta, Senin, (6/2/2012).

Tiga narapidana politik itu adalah Teuku Ismuhadi, Ibrahim Hasan dan Irwan. Saat ini ketiganya masih mendekam di LP Cipinang. Mereka divonis 20 tahun karena terlibat dalam peledakan Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000.
Namun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, hukuman menjadi lebih berat yakni pidana seumur hidup.

Reinhard mengatakan, sejak ditandatanganinya perjanjian damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005, Teuku Ismuhadi Cs seharusnya turut dibebaskan. Namun, hingga sekarang ketiganya tak juga dibebaskan. "Alasannya, mereka bukan bagian yang harus dibebaskan," kata Reindhard.

Ketika terbit Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Amnesti Umum, GAM membuat daftar nama yang diajukan untuk dibebaskan. Daftar itu memuat nama Teuku Ismuhadi Cs. Tetap dalam proses berikutnya, nama-nama ini tidak menjadi bagian anggota GAM yang dibebaskan.

Dukungan pembebasan ini juga dilakukan oleh Gubernur Aceh melalui surat dengan nomor 330/2196 tanggal 28 Januari 2008 dan Surat Ketua DPR Aceh nomor 330/3386 tanggal 21 Juli 2008 tentang pembebasan narapidana politik. "Kami ingin mencari jalan keluar agar klien kami dibebaskan," harap Reinhard.

(mpr/van)