Detik.com News
Detik.com
Senin, 06/02/2012 01:05 WIB

ICW: Jawa Timur Peringkat Tertinggi dalam Kasus Korupsi

Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2011 menunjukan bahwa kasus-kasus korupsi banyak bermunculan di seluruh provinsi. Namun ada 10 provinsi yang paling dominan jumlah kasus korupsinya.

"Tiga provinsi yang paling tinggi tingkat korupsinya yaitu Jawa Timur, diikuti provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)," ujar peneliti ICW, Agus Sunaryanto, di kantor ICW, Jl Kalibata Timur 14, Jakarta, Minggu (5/2/2012).

Agus menjelaskan, korupsi di Jawa Timur mencapai 33 kasus, NTT 32 kasus, sedangkan NAD 31 kasus. Namun, jumlah potensi kerugian terbesar berada di wilayah pusat.

"Korupsi yang muncul di wilayah pusat memiliki potensi kerugian negara terbesar dibanding wilayah lain yaitu sebesar Rp 535,7 miliar. Setelah itu diikuti provinsi Lampung sebesar Rp 158,2 miliar dan provinsi Sumatera Barat dengan potensi kerugian negara Rp 144,3 miliar," tutur Agus.

Namun menurut Agus, kinerja penegak hukum selama tahun 2011 relatif cukup baik. Hal ini karena aparat penegak hukum telah memproses 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.053 orang.

"Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus yang ditangani dibanding tahun sebelumnya, namun jumlah kasus korupsi tetap masih sangat signifikan," imbuhnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(her/her)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%