Detik.com News
Detik.com
Senin, 06/02/2012 01:05 WIB

ICW: Jawa Timur Peringkat Tertinggi dalam Kasus Korupsi

Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2011 menunjukan bahwa kasus-kasus korupsi banyak bermunculan di seluruh provinsi. Namun ada 10 provinsi yang paling dominan jumlah kasus korupsinya.

"Tiga provinsi yang paling tinggi tingkat korupsinya yaitu Jawa Timur, diikuti provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)," ujar peneliti ICW, Agus Sunaryanto, di kantor ICW, Jl Kalibata Timur 14, Jakarta, Minggu (5/2/2012).

Agus menjelaskan, korupsi di Jawa Timur mencapai 33 kasus, NTT 32 kasus, sedangkan NAD 31 kasus. Namun, jumlah potensi kerugian terbesar berada di wilayah pusat.

"Korupsi yang muncul di wilayah pusat memiliki potensi kerugian negara terbesar dibanding wilayah lain yaitu sebesar Rp 535,7 miliar. Setelah itu diikuti provinsi Lampung sebesar Rp 158,2 miliar dan provinsi Sumatera Barat dengan potensi kerugian negara Rp 144,3 miliar," tutur Agus.

Namun menurut Agus, kinerja penegak hukum selama tahun 2011 relatif cukup baik. Hal ini karena aparat penegak hukum telah memproses 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.053 orang.

"Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus yang ditangani dibanding tahun sebelumnya, namun jumlah kasus korupsi tetap masih sangat signifikan," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(her/her)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%