detikcom
Senin, 06/02/2012 01:05 WIB

ICW: Jawa Timur Peringkat Tertinggi dalam Kasus Korupsi

Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) selama tahun 2011 menunjukan bahwa kasus-kasus korupsi banyak bermunculan di seluruh provinsi. Namun ada 10 provinsi yang paling dominan jumlah kasus korupsinya.

"Tiga provinsi yang paling tinggi tingkat korupsinya yaitu Jawa Timur, diikuti provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)," ujar peneliti ICW, Agus Sunaryanto, di kantor ICW, Jl Kalibata Timur 14, Jakarta, Minggu (5/2/2012).

Agus menjelaskan, korupsi di Jawa Timur mencapai 33 kasus, NTT 32 kasus, sedangkan NAD 31 kasus. Namun, jumlah potensi kerugian terbesar berada di wilayah pusat.

"Korupsi yang muncul di wilayah pusat memiliki potensi kerugian negara terbesar dibanding wilayah lain yaitu sebesar Rp 535,7 miliar. Setelah itu diikuti provinsi Lampung sebesar Rp 158,2 miliar dan provinsi Sumatera Barat dengan potensi kerugian negara Rp 144,3 miliar," tutur Agus.

Namun menurut Agus, kinerja penegak hukum selama tahun 2011 relatif cukup baik. Hal ini karena aparat penegak hukum telah memproses 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.053 orang.

"Meskipun terjadi penurunan jumlah kasus yang ditangani dibanding tahun sebelumnya, namun jumlah kasus korupsi tetap masih sangat signifikan," imbuhnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(her/her)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%