Ganti Kursi Ruang Banggar Tak Selesaikan Masalah

Jakarta Kursi-kursi impor di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR sudah diganti. Sekitar 178 kursi impor dari Jerman diganti dengan produk lokal. Namun penggantian kursi ini dinilai tidak menyelesaikan masalah.

"Penggantian ini saya rasa adalah bentuk reaksi terhadap desakan publik. Perubahan yang dilakukan bukan sekadar itu. Kalau cuma mengganti kursi tentu tidak akan menyelesaikan masalah besar yang dihadapi di DPR terkait pengadaan barang dan jasa," kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri dalam perbincangan dengan detikcom pekan lalu.

Menurut dia, reaksi DPR yang mengganti kursi ruang rapat Banggar adalah reaksi yang minimalis. Reaksi yang dilakukan hanya demi sorot mata publik pada DPR tak lagi tajam. Jika tidak ada sorotan, mungkin tidak akan pernah diganti.

"Kalau disorot dulu baru ada perubahan, padahal sudah terlanjut diadakan, itu tidak akan membuat adanya perubahan yang signifikan. Peluang seperti itu terjadi lagi, sangat besar," imbuh Ronald.

Terkait permintaan dilengkapinya ruang rapat Banggar dengan alat antisadap, jammer dan sebagainya, menurut Ronald, harus disosialisasikan jauh-jauh hari. Masyarakat harus memahami benar urgensi pengadaan alat-alat semacam itu.

"Kalau DPR selalu disorot saat melakukan pengadaan barang dan jasa, harus dipahami bahwa DPR ini dipertanyakan komitmen transparannya. Dengan sosialiasi jauh-jauh hari maka bisa mengurangi ini. Intinya jangan ada upaya untuk menutup-nutupi," paparnya.

Kursi ruang Banggar diganti pada Kamis (2/2) malam lalu. Kursi ekspor itu harganya sekitar Rp 24 juta per unit, sedangkan kursi lokal penggantinya tidak sampai Rp 2 juta. Meski begitu, penggantian furnitur yang signifikan ini tak serta merta menurunkan anggaran menjadi hanya satu digit saja. Harga renovasi ruangan ini masih berkisar Rp 15 miliar, yang berarti hanya hemat sekitar Rp 5 miliar rupiah.

Padahal berdasarkan standar resmi pemerintah, untuk ukuran ruang kerja Banggar, biaya yang dihabiskan seharusnya hanya sekitar Rp 2,7 miliar.


(vit/lh)