detikcom
Sabtu, 04/02/2012 16:06 WIB

Miliki KTP & KK Batam Palsu, Warga Malaysia Ditangkap

Chaidir Anwar Tanjung - detikNews
Halaman 1 dari 2
Batam - Seorang warga Malaysia ditangkap petugas Imigrasi saat akan mengurus paspor. Belakangan diketahui, warga Malaysia ini memiliki KTP dan KK yang dikeluarkan Pemkot Batam.

"Awalnya kita mencurigai seseorang yang tengah mengurus memperpanjang paspor. Kita ketahui ternyata warga negara Malaysia, namun dia memiliki KTP, Kartau Keluarga dan akte kelahiran di negara kita. Sekarang sudah kita lakukan penahanan," kata Kasi Dakim Imigrasi Batam, Gindo Ginting, kepada wartawan, Sabtu (4/02/2012).

Dari hasil pemeriksaan petugas Imigrasi Batam, diketahui pria itu bernama Azmin Heli lahir di Kuala Lumpur 27 Maret 1975. Alamat Jalan 4H Ampang Selangor 68000 Malaysia. WNA ini ternyata salah seorang anggota Oposisi Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia.

Gindo Ginting menjelaskan, Azmin Helmi, tertangkap Jumat (3/2/2012) oleh petugas Imigrasi kelas I Batam saat akan melakukan pengurusan paspor. Dari tangan tersangka ditemukan identitas palsu berupa KTP, KK, yang dikeluarkan oleh Disduk Pemkot Batam yang ditandatangan oleh Kadisduk Sadri Khairuddin.

"Selain itu juga ditemukan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Karimun," kata Gindo.

Gindo menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, Azmin warga Malaysia ini masuk ke Indonesia, melalui pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepri pada 15 februari 2009 lalu dan memiliki paspor Malaysia.

"Waktu itu dia mengaku diberi izin tinggal Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS) selama 30 hari," kata Gindo.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(cha/aan)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%