Kemenakertrans: Jangan Naikkan Upah Buruh Untuk Kepentingan Politis

Jakarta Kemenakertrans berharap kepala daerah di seluruh Indonesia tidak sembarangan merevisi upah minimum regional (UMR). Utamanya kalau hanya untuk kepentingan politik.

"Kalau regulasi sudah diperbaiki. Implementasi di semua pihak. Konsisten dong semua pihak. Jangan direvisi apalagi ada kepentingan politik. Ini kan soal sosial ekonomi," kata staf khusus Menakertrans Dita Indah Sari, dalam Polemik Sindo Radio bertajuk "Buruh Mengeluh" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).

Pandangan senada disampaikan Direktur INDEF Enny Sri Hartati. Pemerintah dan semua pihak terkait harus mencari solusi, tidak terlibat konflik kepentingan dalam memperjuangkan kepentingan buruh.

"Ini harus kita selesaikan dengan baik. Kalau tidak, nanti kita punya angka pengangguran yang tinggi. Harus ada solusi yang solutif, sulit kalau yang kita pakai role of power," kata Direktur INDEF, Enny Sri Hartati.

Sebelumnya asosiasi pengusaha Indonesia Apindo menduga ada kepentingan politik dibalik kenaikan upah minimum di Bekasi. Mengingat sebentar lagi ada pemilukada di Bekasi.

"Nanti sebentar lagi ada Baliho Bupati dimana-mana. Terbukti berhasil meningkatkan upah minimum paling tinggi se-Jawa Barat,"sindir Ketua advokasi kebijakan publik Apindo, Antony Herman, dalam Polemik Sindo Radio bertajuk "Buruh Mengeluh" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).

(van/ndr)