detikcom
Sabtu, 04/02/2012 10:55 WIB

Razia Tempat Hiburan di Jakarta Timur, Polisi Sita 3.036 Botol Miras

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Polres Jakarta Timur melakukan operasi gabungan razia tempat hiburan di daerah Jakarta Timur. Hasilnya, 3.036 botol miras disita dan belasan pegawai tempat hiburan yang tidak mempunyai KTP dibawa ke Kantor Walikota Jakarta Timur.

Razia tempat hiburan malam ini digelar sejak Jumat (3/2) malam hingga Sabtu (4/2) dini hari.

"Kami ke 13 tempat hiburan di Cipayung, Matraman, Cakung, Pulogadung dan beberapa tempat lain di Jakarta Timur," kata Kasie Humas Polres Jakarta Timur, Kompol Didik Haryadi, saat dihubungi detikcom.

Dari razia di 13 tempat tersebut, polisi menyita 3.036 botol miras dan mengamankan beberapa orang karyawan tempat hiburan yang tidak bisa menunjukkan KTP. Botol-botol miras tersebut dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk kemudian dimusnahkan.

"Pemusnahan botol mirasnya masih menunggu koordinasi dengan Walikota," jelas Didik.

Sedangkan para pegawai tempat hiburan dibawa ke kantor walikota dan diserahkan ke Satpol PP. "Sudah diurus Satpol PP," tuturnya.

Selain itu, Polisi juga menutup tempat hiburan yang tidak memiliki izin usaha. Namun, sayangnya Didik tidak bisa mengingat berapa jumlah tempat hiburan yang ditutup.

"Sebagian besar tidak bisa menunjukkan izin usaha. Mereka nggak boleh buka sampai bisa menunjukkan izin usahanya," imbuh Didik.

Pada operasi ini tidak ditemukan adanya Narkoba. Selain itu, tidak ditemukan juga aparat kepolisian ataupun TNI yang mengunjungi tempat hiburan. Namun, menurut Didik, hal ini bukanlah karena adanya kebocoran informasi.

"Mungkin karena bukan malam minggu," kata Didik.

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(fjr/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%