Sabtu, 04/02/2012 10:55 WIB

Razia Tempat Hiburan di Jakarta Timur, Polisi Sita 3.036 Botol Miras

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Polres Jakarta Timur melakukan operasi gabungan razia tempat hiburan di daerah Jakarta Timur. Hasilnya, 3.036 botol miras disita dan belasan pegawai tempat hiburan yang tidak mempunyai KTP dibawa ke Kantor Walikota Jakarta Timur.

Razia tempat hiburan malam ini digelar sejak Jumat (3/2) malam hingga Sabtu (4/2) dini hari.

"Kami ke 13 tempat hiburan di Cipayung, Matraman, Cakung, Pulogadung dan beberapa tempat lain di Jakarta Timur," kata Kasie Humas Polres Jakarta Timur, Kompol Didik Haryadi, saat dihubungi detikcom.

Dari razia di 13 tempat tersebut, polisi menyita 3.036 botol miras dan mengamankan beberapa orang karyawan tempat hiburan yang tidak bisa menunjukkan KTP. Botol-botol miras tersebut dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk kemudian dimusnahkan.

"Pemusnahan botol mirasnya masih menunggu koordinasi dengan Walikota," jelas Didik.

Sedangkan para pegawai tempat hiburan dibawa ke kantor walikota dan diserahkan ke Satpol PP. "Sudah diurus Satpol PP," tuturnya.

Selain itu, Polisi juga menutup tempat hiburan yang tidak memiliki izin usaha. Namun, sayangnya Didik tidak bisa mengingat berapa jumlah tempat hiburan yang ditutup.

"Sebagian besar tidak bisa menunjukkan izin usaha. Mereka nggak boleh buka sampai bisa menunjukkan izin usahanya," imbuh Didik.

Pada operasi ini tidak ditemukan adanya Narkoba. Selain itu, tidak ditemukan juga aparat kepolisian ataupun TNI yang mengunjungi tempat hiburan. Namun, menurut Didik, hal ini bukanlah karena adanya kebocoran informasi.

"Mungkin karena bukan malam minggu," kata Didik.

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fjr/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%