Pungli Masih Marak, Pengusaha dan Buruh Jadi Korban

Jakarta Banyaknya pungutan baik resmi maupun pungutan liar membuat pengusaha berpikir dua kali untuk menaikkan upah buruh. Pengusaha merasa menjadi korban bersama buruh dalam hal ini.

"Masalahnya banyak pungli. Biaya-biaya itu tidak bisa dihindari. Kalau dilihat dari nominalnya ya besar, akar persoalannya ini yang harus diselesaikan. Biaya lain itu tidak bisa dihindari kemudian dibebankan kepada harga produk," kata Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, dalam Polemik Sindo Radio bertajuk "Buruh Mengeluh" di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).

Hal ini diakui Ketua advokasi kebijakan publik Apindo, Antony Herman. Menurutnya pungutan itu membuat pengeluaran perusahaan membengkak.

"Untuk label saja pada perusahaan padat karya cost sudah mencapai 30 persen. Padat modal 10 persen. Over head cost-nya bisa lebih dari 50 persen. Persoalan ini bukan pengusaha dan buruh, tapi pengusaha dan buruh sama-sama jadi korban terhadap sistem," kata Antony.

Antony pun berharap kenaikan upah minimum buruh saat ini tak terlalu tinggi. Karena daya beli pasar juga tak meningkat begitu saja.

"Kenaikan upah menjadi beban bagi biaya. Tetapi persoalannya, tentu itu harus dipatuhi. Tapi faktanya ketika upah naik di bawa ke pasar apakah daya beli mereka meningkat?" paparnya.

Ia meminta pemerintah lebih konkret mencari solusi dalam masalah satu ini. Termasuk memikirkan nasib perusahaan pasca kenaikan upah buruh.

"Kalau upah minimum mau tinggi pemerintah mau tanggung nggak biaya pesangonnya? Banyak industri tekstil di Jabar terpaksa bertahan karena mereka nggak berani membayar pesangonnya," tantang dia.

Namun pandangan Antony dibantah kalangan buruh. Buruh merasa pungli ada karena pengusaha juga tak mau ribet mengurus birokrasi.

"Jangan salahkan pemerintah. Pengusaha juga mau cepet juga sih, itu harus dirubah. Jangan mengutamakan pungli," protes M. Iqbal, presiden KPSI/ FSPMI, dalam forum yang sama.

(van/ndr)