detikcom
Kamis, 02/02/2012 12:27 WIB

UU Pemilu Perketat Aturan Kampanye

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, M Arwani Thomafi mengungkapkan revisi UU Pemilu akan memperketat aturan kampanye partai politik peserta pemilu 2014. Diharapkan pembahasannya tuntas pada bulan Maret 2012.

Panitia Kerja (Panja), baik DPR maupun pemerintah sudah menyepakati adanya pengetatan aturan kampanye. Seperti usulan pembatasan dana kampanye, persamaan jenis bahan dan alat peraga kampanye, serta mekanisme kampanye di media telektronik.

"Harus diarahkan agar parpol melakukan kampanye dengan murah dan efektif. Untuk itu, pembatasan perlu dilakukan untuk menghindarkan praktek kampanye kosmetikal dan jauh dari substansti,” ujar Arwani kepada detikcom, Kamis (2/2/2012).

Arwani menambahkan, peserta Pemilu 2014 kemungkinan bisa memulai kampanye pada Januari 2013 atau 16 bulan sebelum pemungutan suara. Masa kampanye dimulai begitu partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu.

Pendaftaran parpol sendiri disepakati dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Jika diasumsikan pemungutan suara Pemilu 2014 digelar pada April, maka pendaftaran parpol peserta pemilu dibuka pada Agustus 2012.

Kemudian dilanjutkan proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diusulkan dilakukan selama 3-4 bulan setelah pendaftaran.

"Masa awal kampanye tidak diisi dengan pengerahan massa, seperti rapat akbar dengan arak-arakan. Kampanye diisi dalam bentuk diskusi atau tatap muka,” terangnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/gun)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
57%
Kontra
43%